Ketua DPD PDIP: Tidak Ada Mahar Politik di Pilkada Jateng

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan tidak ada praktik mahar politik dalam proses pengusulan calon bupati/walikota dari PDIP di wilayah Jawa Tengah. Semua proses didasarkan kriteria yang kemudian diputuskan Dewan Pimpinan Pusat Partai di Jakarta.

Hal itu dia tegaskan saat mengumumkan 21 pasangan calon bupati/walikota dari PDIP untuk maju dalam Pilkada di Semarang, Minggu 26 Juli 2015.

"Tak tempeleng (saya pukul) jika ada yang meminta. Saya melarang keras diri saya sendiri untuk melakukan itu," ujar Bambang di depan pasangan calon pimpinan daerah usungan PDIP.

Dia tidak menampik ada praktik tersebut dalam proses politik. Namun hal itu tidak dibenarkan. "Jika ada yang bilang untuk maju dari PDIP harus nyetor uang Rp 100 juta atau sebagainya. Itu tidak benar. Kami melarang tegas," ujar Bambang.

Proses pengajuan calon pasangan kepala daerah baik itu disokong PDIP maupun koalisi partai lain merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

"Kami mungkin memang tidak bersih sekali, tetapi kami bisa memastikan jika proses di daerah tidak ada mahar politik. Semua adalah hasil penilaian dengan parameter yang ada," jelas Bambang.

Bambang juga mengutip perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa Jawa Tengah bisa menjadi wilayah percontohan kemajemukan di Indonesia. Saling bersaing, tetapi tetap menjunjung martabat.

Dia menyebut jika ada ganjalan baik dari kader partai atau dari partai lain yang ikut berpasangan dengan PDIP bisa dibicarakan secara kekeluargaan. "Kita tidak perlu ribut-ribut. Kita masih bisa bicara dengan siapapun," tukas Bambang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, bahwa pemerintah daerah siap menggelar pilkada dengan fair.

"Kita sudah meminta penyelenggara baik tingkat provinsi maupun kabupaten untuk melakukan pilkada yang fair. Dari kemajemukan pasangan yang ikut pun kita bisa lihat hal itu," ujar Ganjar. (Wawan Rubiyanto/Ali/Nda)