Kalau Pansel Salah Pilih, KPK Dinilai Tak Akan Berfungsi Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Tokoh Lintas Agama Romo Benny Soesatyo menilai,‎ Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) harus benar-benar memilih calon pimpinan yang punya integritas, jujur, dan keberanian, serta tidak memiliki masalah.

Sebab, menurut Romo‎ Benny, nasib pemberantasan korupsi ke depan saat ini berada di tangan Pansel. Salah pilih, maka KPK akan 'mati suri' dalam upayanya memberantas korupsi.

"Ke depan KPK tidak akan berfungsi efektif kalau salah pilih," ucap Romo Benny dalam diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, ‎Jumat (28/8/2015).

‎Menurut Romo Benny, jika Pansel KPK sampai salah pilih, apalagi memilih orang-orang yang tidak punya independensi, maka nantinya KPK ditakutkan akan tunduk pada intervensi kekuasaan. Jika itu terjadi, maka negara ini menghadapi masalah besar. Sebab KPK sangat terbuka kemungkinan akan bisa dikerdilkan.

"Kalau KPK mau bangkit, maka Pansel harus pilih orang-orang yang punya independensi, tidak punya masalah, rekam jejak baik, kredibilitas," ujar Romo Benny.

Pansel beberapa hari lalu baru saja menyelesaikan tes wawancara terhadap 19 Capim KPK. Nantinya, Pansel KPK hanya akan memilih 8 nama dari 19 capim itu untuk diserahkan ke Presiden sebelum mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.

Setelah itu, dari 8 capim akan dipilih 4 orang untuk memimpin KPK plus 1 orang dari 2 capim hasil seleksi Pansel sebelumnya, yakni di antara Busyro Muqoddas dan Robi Arya Brata.

Menurut Romo Benny, ketika memilih 8 nama nantinya, Pansel KPK harus memberikan juga pertimbangannya kepada Presiden Jokowi kenapa memilih mereka. Pansel harus punya parameter dalam memilih 8 nama capim itu.

Paramaternya, menurut Romo Benny, di antaranya paham betul mengenai persoalan korupsi, bersih, tidak punya kepentingan, tak punya kasus, tidak dekat dengan kapitalis, tidak punya kedekatan dengan parpol, dan punya kemampuan analisa dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengaku‎ menemukan 10 catatan sejumlah Capim KPK yang dianggap punya masalah.

"10 Catatan ini dari hasil tracking di lapangan, sama dari hasil wawancara yang terkonfirmasi pada saat tes wawancara kemarin," ucap Julius Iberani dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam diskusi di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Julius mengatakan, ‎catatan pertama, yakni ada calon yang ternyata tidak pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama menjabat sebagai pejabat negara.

Calon tersebut baru melapor LHKPN ke KPK pada saat hendak mendaftarkan diri ke Pansel Capim KPK. Lalu ada calon yang punya rekam jejak buruk, yakni dia pernah melakukan pelanggaran di institusinya, di mana dia enggan membongkar pelanggaran di institusinya.

Kemudian, ada calon yang diragukan independensi, sebab dia pernah terlibat aktivitas kampanye saat Pilpres 2014 lalu, apalagi dia merupakan ring satu tim kampanye salah satu capres saat itu.

"Kami juga menemukan catatan, ada calon yang tidak bisa konfirmasi kekayaannya berapa. Dia lupa berapa rumahnya, mobilnya berapa, hartanya berapa. Dan itu terkonfirmasi saat wawancara kemarin, dia bilang lupa. Padahal dia pejabat negara, gajinya terukur‎," kata Julius.

Selain catatan itu, ada pula catatan ‎salah satu calon yang pernah menyuruh anak buahnya untuk melanggar peraturan internal, dalam hal ini ketika mengerjakan suatu proyek. Anak buahnya diminta untuk melakukan penunjukan langsung.

Lalu ada sekitar 10 calon yang memiliki transaksi mencurigakan. Di mana transaksi itu nilainya luar biasa, ratusan kali lipat dari gajinya.‎ Sumber transaksi-transaksi itu itu tidak jelas dan frekuensi transfernya dadakan tanpa terjadwal.

Kemudian, ada calon yang tidak memiliki kompetensi. Padahal yang bersangkutan berlatar belakang hukum. Namun saat ditanya dalam wawancara kemarin dari perspektifnya dia tidak mengetahui secara pasti tugas KPK bagaimana, penyidikan, dan penyelidikan seperti apa.

"Itu kita ragukan kompetensinya," tukas Julius.

Julius menambahkan, ada calon yang bahkan tidak tahu kenapa KPK didirikan. Dan bahkan calon itu tidak bisa membedakan tugas KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada calon yang secara tegas menolak penyidik independen di KPK.

"Catatan ke-10, kami menemukan calon-calon (Capim KPK) yang menerima 'bantuan' atau 'hibah' dari perusahaan besar yang bergerak di bidang sumber daya alam," pungkas Julius. (Ans/Ali)