Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Pesan Ahok untuk Djarot Sebelum Dilantik Jadi Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat langsung bekerja setelah dilantik Presiden Jokowi.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 15 Jun 2017, 11:46 WIB

Diterbitkan 15 Jun 2017, 11:46 WIB

Kerap Mendapat Intimadasi, Jamaah Pengajian Pendukung Ahok-Djarot Bentuk Satgas Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat langsung bekerja setelah dilantik Presiden Jokowi. Beberapa program telah menunggu Djarot untuk segera diselesaikan.

Peran mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rupanya tidak lepas begitu saja. Melalui Djarot, Ahok memberikan pesan agar program prioritas segera diselesaikan sebelum masa jabatan habis pada Oktober 2017.

Djarot mengatakan, tugasnya saat ini meneruskan program Jokowi dan Ahok ketika mereka masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia juga terus berkomunikasi dengan Ahok meski tengah mendekam di penjara.

"Saya berkali-kali berdiskusi dengan Pak Basuki yang saya dipesankan sebelum pelantikan ini. Saya ketemu beliau dan saya ngobrol. (Kata dia) segera tuntaskan (program) dan standar kita yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat," kata Djarot di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Saat ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta menembus angka 70 persen. Djarot bertugas menjaga hasil ini, bahkan bila perlu terus bertambah.

"Karena itu selama empat bulan ini kita bekerja lebih keras, lebih cepat dan lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Contoh seperti program Jak Grosir. Pak Ahok sampaikan Jak Grosir harus segera diselesaikan itu nanti di Kramat Jati," ujar politikus PDIP tersebut.

Tak hanya itu, Djarot juga terus menyempurnakan Jak Mart agar harga pangan di Jakarta tetap stabil. Termasuk peningkatan pelayanan baik melalui PTSP maupun Ajib.

Kemudian, Djarot tengah menaruh perhatian pada APBD-P 2017. Hal ini dikerjakan sambil menyusun landasan untuk APBD 2018 yang nantinya akan dilaksanakan pemerintahan selanjutnya.

"Tapi sistemnya kita bakukan dengan elektronik budgeting. Semua pakai elektronik budgeting entah itu e-planing, e-budgeting, e-musrembang sampai dengan e-komponen sampai kita masukkan seluruh kebutuhan Jakarta dengan e-katalog sehingga tidak ada lagi proses korupsi di situ. Semuanya transparan dan terbuka," Djarot memungkasi.