Novanto Gelar Rapat Pleno, Puluhan Orang Demo Kantor Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan polisi bersiaga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, yang tengah menggelar rapat pleno. Namun, jajaran Polda Metro Jaya membantah adanya kerusuhan dari puluhan orang yang berdemo di kantor partai beringin itu.

"Enggak, tenang saja, masyarakat aktifitas seperti biasa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (11/10/2017).

Argo menjelaskan penjagaan kepolisian di Kantor DPP Partai Golkar sudah sesuai tugas dan fungsi kepolisian menjaga masyarakat serta sesuai prosedur.

"(Ini) kegiatan masyarakat. Semua kegaiatan masyarakat wajib menjaga. Ada kegiatan di DPP Golkar, polisi wajib menjaga. Kita lakukan sesuai SOP yang kita punya," kata dia.

Selain itu, Argo menyebutkan, penjagaan rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini juga dilakukan hanya untuk mencegah kericuhan di Kantor DPP Golkar.

"Kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan dan semuanya kita tetap tidak under estimate, tapi over estimate. Pasukan dan peralatan sudah sesuai SOP," Argo menandaskan.

Pantauan Liputan6.com, seratusan polisi bersiaga di depan pintu masuk Kantor DPP Partai Golkar. Mereka menggunakan tameng dan helm. Sementara, puluhan massa yang berdemo dan tidak diketahui asalnya itu sempat ricuh, namun kini mereka mulai membubarkan diri.

Sementara, rapat pleno Partai Golkar masih berlangsung dan digelar tertutup.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto baru-baru ini diminta mundur oleh sejumlah kader partai, karena tingkat elektabilitas partai menurun seiring pemberian status tersangka pada kasus korupsi e-KTP pada Novanto.

Kini, Novanto akhirnya bebas dari status tersangka kasus e-KTP, pasca-hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bahwa penetapan tersangka dari KPK itu tidak sah.

Desakan mundur dari internal Golkar di antaranya dari Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Dia menyebutkan partai harus mencari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, karena elektabilitas Golkar kian menurun.

Belakangan, Partai Golkar disebut-sebut menggeser posisi Yorrys karena dianggap tidak mematuhi aturan partai. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pergantian kepengurusan merupakan hasil dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dilakukan di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

"(Rapimnas) itu memang memberikan tugas kepada Ketum (Setya Novanto) untuk melakukan revitalisasi pengurus," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 8 Oktober 2017.