Anggaran Tim Percepatan Pembangunan Anies-Sandi Naik Jadi Rp 28 M

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membolehkan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari kalangan non pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini diungkapkan, Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Dhani Sukma. Sebelumnya, kata Dhani, anggota tim biasanya dari kalangan PNS yang memiliki pengalaman mumpuni.

"Memang dari Pergub itu dimungkinkan dari non-PNS untuk tenaga ahlinya, dan ini akan dikombinasikan dengan PNS," kata Dhani di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 20 November 2017.

Sedangkan untuk jumlah tim, Dhani menyebut, ditetapkan berdasarkan kewenangan gubernur. Sehingga anggota merupakan orang-orang pilihan.

Namun, Dhani melanjutkan, anggota tim wajib punya keahlian di bidang masing-masing.

"Diskresi Pak Gubernur itu, sesuai kebutuhan," jelas Dhani.

Untuk anggaran tim, terdapat kenaikan signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.

Sebelumnya, pada draf anggaran yang belum dibahas, dana untuk TGUPP Rp 2,3 milliar, namun setelah pembahasan naik menjadi Rp 28 milliar.

Dalam apbd.jakarta.go.id dituliskan, anggaran TGUPP untuk 60 orang digaji Rp 24.930.000 setiap bulannya selama 13 bulan. Sehingga total pengeluaran Rp 19,3 miliar.

Sedangkan untuk ketua tim yang berjumlah 14 orang, mendapat gaji Rp 27,9 juta, sehingga jumlah total gaji untuk 14 ketua mencapai Rp 5,07 milliar.

Selain itu, ada anggaran untuk membeli kertas, operasional kendaraan dinas, hingga pengadaan mesin absensi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Anggotanya, kata Sandi, bukan hanya dari TGUPP, namun juga ada tim wali kota di Jakarta.

"Ini bukan hanya ada TGUPP, tapi ada tim wali kota untuk percepatan pembangunan yang tersebar di wilayah," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017) malam.

Menurut Sandiaga, penggabungan keduanya akan berdampak lebih efektif dan efisien. Untuk pembayaran, rencananya akan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: