Cerita di Balik Mundurnya Mohammad Hatta dari Kursi Wapres RI

Liputan6.com, Jakarta - Senin 23 Juli 1956. Ketua DPR Sartono kaget bukan kepalang menerima sepucuk surat. Apalagi di bagian pengirim tertera nama Wakil Presiden Mohammad Hatta. Belum hilang rasa kagetnya, Sartono kembali mengerutkan kening ketika membaca isi surat Hatta tertanggal 20 Juli 1956 itu, yang berbunyi:

"Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi".

Menerima surat tersebut, DPR awalnya menolak memenuhi permintaan Hatta secara halus. Caranya dengan tidak menanggapi atau membalas surat tersebut. Apalagi, ini bukan kali pertama Hatta mengirimkan surat senada kepada DPR.

Setahun sebelumnya, yaitu 1955, Hatta juga pernah mengirimkan sepucuk surat kepada DPR. Dalam surat itu Hatta menyatakan keinginan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Ketika itu Hatta dengan tegas berkata, "Sejarah Dwitunggal dalam politik Indonesia tamat, setelah UUD 1950 menetapkan sistem Kabinet Parlementer".

Alasannya, bila Parlemen dan Konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk dan menggunakan Kabinet Parlementer, maka Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Kepala negara pun hanya berfungsi sebagai simbol, sehingga wapres tidak diperlukan lagi.

Ketika itu, surat Hatta didiamkan oleh DPR dengan harapan keinginan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Di atas semuanya, DPR jelas tak melihat ada manfaatnya jika Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah di tengah jalan.

Namun, kali ini Hatta tidak main-main. Jumat, 23 November 1956, dia kembali mengirim surat kepada DPR menanyakan kelanjutan surat sebelumnya. DPR kemudian memberlakukan surat itu sebagai sesuatu yang mendesak.

Sejumlah rapat yang berlangsung maraton digelar di gedung DPR, yang ketika itu masih berlokasi di Lapangan Banteng Timur, bersebelahan dengan gedung Kementerian Keuangan sekarang. Untuk mempermudah pembahasan surat Mohammad Hatta, sebuah panitia permusyawaratan pun dibentuk.

Rapat pertama digelar Rabu, 28 November 1956. Dalam sidang ini, hadir 145 anggota DPR dan hanya berlangsung selama 2 menit saja. Ketua DPR Sartono bertanya kepada panitia tentang laporan yang sebelumnya sudah dibuat tentang pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Panitia belum siap dengan laporan itu.

Sidang kemudian dilanjutkan keesokan harinya, pada Kamis, 29 November. Kali ini, hadir 200 anggota DPR dan sidang cuma berlangsung 7 menit. Panitia melapor kepada Ketua DPR bahwa dianggap perlu untuk bertemu dengan Presiden Sukarno guna membicarakan niat Hatta tersebut. Sukarno sendiri baru akan menerima panitia pada Jumat keesokan hari, 30 November.

Sidang untuk mengambil keputusan apakah menyetujui keinginan Hatta atau tidak dilanjutkan pada Jumat malam, 30 November 1956. Jumlah anggota yang hadir bertambah dan disemarakkan pula dengan kehadiran 14 menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Malam itu, DPR sepakat untuk memenuhi permintaan Hatta. Maka, sepekan setelah Hatta berkirim surat, DPR menyatakan setuju untuk melepas Hatta. Jadi, terhitung sejak Sabtu, 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden RI yang telah diembannya selama 11 tahun.

Tak berhenti di situ, DPR kemudian membahas sosok pengganti Hatta yang akan mengisi kursi wakil presiden. Dalam UUD hanya disebutkan bahwa Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Lantas, siapa yang akan membantu Presiden kalau wakilnya tidak ada? Hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam UUD.

Sidang juga diramaikan oleh pro dan kontra tentang perlu tidaknya jabatan Wakil Presiden diisi kembali. Kalau iya, siapa yang akan menggantikan Hatta? Sayang pembicaraan ini tak pernah berujung dan faktanya jabatan Wakil Presiden RI kemudian kosong selama 17 tahun.

Barulah pada 1973 kursi Wakil Presiden diisi lagi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun, itu tak lagi di era Presiden Sukarno yang tumbang seiring dengan berakhirnya era Orde Lama.

Sayang, DPR sama sekali tak tertarik mencari tahu penyebab renggang hingga pecahnya Dwitunggal Proklamator RI. Banyak cerita dan kabar yang beredar tentang alasan Mohammad Hatta mengundurkan diri. Namun, bagaimana alasan versi Hatta sendiri?

Sejak awal, munculnya sosok Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Proklamator RI diamini banyak pihak sebagai Dwitunggal yang akan selalu seiya sekata dalam menata kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung. Apalagi keduanya dianggap punya kemampuan berbeda yang saling melengkapi.

Sukarno adalah sosok revolusioner yang mampu menggerakkan rakyat, sementara Hatta adalah seorang pemikir yang memiliki gagasan untuk kemajuan bangsa. Sukarno sangat suka menyampaikan gagasannya dengan berapi-api, sedangkan Hatta cenderung tak banyak bicara, tapi matang dalam konsep.

Namun, dalam perjalanannya, Dwitunggal tak bisa selalu segendang sepenarian dalam mengelola negara ini. Hubungan keduanya mulai renggang dan perbedaan pandangan politik makin tajam. Semuanya bermuara pada keputusan Hatta untuk mundur sebagai wakil presiden.

Banyak yang menilai, pengunduran diri Hatta merupakan kumpulan atau akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi antara dia dengan Sukarno yang tidak bisa diakhiri. Kalau dilihat kembali jalan sejarah, keduanya memang tidak selalu sepaham sejak RI masih dalam angan-angan.

Kedekatan keduanya memang tak bisa disangkal, tapi Sukarno dan Hatta juga sering kali terlibat pertentangan pendapat. Bahkan, itu terjadi sejak mereka aktif dalam organisasi pergerakan pemuda menentang kolonialisme Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Tipikal keduanya memang berbeda. Sukarno adalah seorang solidarity maker, seorang pemimpin yang pandai menarik simpati massa dan menggerakkan mereka untuk tujuan tertentu. Sementara, Hatta adalah seorang administrator yang ahli dalam penyelenggaraan negara.

Kedua tokoh ini punya perbedaan pandangan dalam strategi dan orientasi politik. Di satu sisi, Sukarno ingin melanggengkan dominasinya meneruskan perjuangan revolusi. Pada sisi lainnya, Hatta telah berpikir maju untuk segera mengakhiri revolusi menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Namun, untuk lebih spesifiknya, sejarawan sepakat bahwa yang menjadi penyebab mundurnya Hatta adalah pernyataan Sukarno. Sebagaimana ditulis dalam buku Sejarah Indonesia 8 Zaman Orde Lama, disebutkan mundurnya Hatta sebagai wapres disebabkan pernyataan Sukarno yang ingin mengubur partai politik.

Sebagai seorang demokrat, pendapat tersebut ditentang oleh Hatta. Ia masih percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai politik. Selain itu, Hatta juga menentang konsepsi Presiden serta ide tentang Demokrasi Terpimpin.

Meskipun hal itu disangkal Sukarno, fakta menunjukkan sebaliknya. Lihat saja ketika dalam pidatonya di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956, Sukarno mencanangkan betapa pentingnya sebuah Demokrasi Terpimpin.

Sebulan kemudian, saat mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, 27 November 1956, Hatta antara lain mengatakan:

"Demokrasi Terpimpin tujuannya baik, tapi cara dan langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya kelihatannya malahan akan menjauhkan dari tujuan yang baik itu."

Sebenarnya, Hatta pernah berusaha untuk mendekatkan kembali hubungannya dengan Sukarno, atas desakan dan permintaan sejumlah tokoh agar Dwitunggal kembali bersama. Namun, upaya itu kandas. Dalam artikel "Demokrasi Kita" yang ditulisnya sekitar 1960, Hatta mengatakan:

"Bagi saya yang lama bertengkar dengan Sukarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Sukarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi sukses atau suatu kegagalan. Sikap ini saya ambil sejak perundingan kami yang tidak berhasil kira-kira dua tahun yang lalu".

Pada artikel yang sama, Hatta juga menulis tentang DPR dan kritikannya atas keberadaan legislatif setelah tak lagi dipilih melalui pemilu:

"Dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi Terpimpin Sukarno menjadi suatu diktatur yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu."

Kritik keras soal Demokrasi Terpimpin ini berlanjut. Masih dalam artikel "Demokrasi Kita", Hatta makin keras bersuara. Dia menolak keinginan Sukarno untuk meruntuhkan Demokrasi Parlementer dan menggantinya dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Pada bagian lain dia menulis:

"Bahwa Sukarno seorang patriot yang cinta pada Tanah Airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya, itu tidak dapat disangkal. Cuma, berhubung tabiatnya dan pembawaannya, dalam segala ciptaannya ia memandang garis besarnya saja. Hal-hal yang mengenai detail, yang mungkin menyangkut dan menentukan dalam pelaksanaannya, tidak dihiraukannya."

Konon, Sukarno sangat marah dengan tulisan itu. Majalah Pandji Masjarakat yang pertama kali menerbitkan artikel itu diberedel. Pemimpin redaksinya, Hamka, ditahan. Hatta pun jadi sulit menulis di media massa.

Dengan kritikan yang pedas itu, berakhirlah kedekakatan keduanya secara politik. Hebatnya, hubungan Sukarno dan Hatta sebagai dua orang yang bersahabat tak terganggu sama sekali.

Tak bisa dibantah, Sukarno dan Hatta memiliki ketidaksamaan pemikiran dalam mengelola negara. Buktinya, mereka berpisah karena perbedaan pandangan politik, bukan karena masalah pribadi. Hal itu pula agaknya yang membuat hubungan pribadi antara keduanya tak terganggu, meski tensi politik sedang tinggi.

Diceritakan, pada 1963 sang mantan wapres terkena serangan stroke. Mendengar kabar itu, Sukarno datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Ia pula yang mendesak agar Hatta mau berobat ke Swedia dengan biaya dari negara.

Hatta bersedia ke Swedia. Sukarno dan Hatta bertemu di Istana sebelum keberangkatan untuk berobat. Sebelum berpisah, Soekarno berujar ke sekretaris pribadi Hatta, I Wangsa Widjaja, "Wangsa, jaga baik-baik Bung Hatta."

Setelah pengobatan di Swedia, kondisi Hatta membaik. Setelah pulih, ia pun berkeliling ke sejumlah negara Eropa dan Amerika untuk berceramah. Tapi, di luar negeri Hatta menahan diri untuk tak mengkritik Sukarno secara frontal terkait perbedaan pandangan politik mereka.

Saat berada di Amerika Serikat, misalnya, ketika diminta bicara soal Sukarno, Hatta mengatakan, "Dalam banyak hal saya tidak setuju dengan Sukarno. Tetapi, ia Presiden Republik Indonesia, negeri yang kemerdekaannya saya perjuangkan selama bertahun-tahun. Benar atau salah, ia Presiden saya."

Hubungan ini pula yang kemudian sulit dipahami oleh anak-anak Sukarno dan Hatta. Diceritakan oleh Guntur Sukarno Putra, putra sulung Sukarno, di tahun 1970, ada peristiwa menarik terkait hubungan Sukarno dan Hatta.

Dalam bukunya berjudul Bung Karno, Bapakku, Kawanku dan Guruku, Guntur menuturkan bahwa ketika itu dia ingin menikahi sang kekasih yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Hal itu kemudian dia sampaikan kepada sang ayah yang tengah sakit dan menjalani tahanan rumah di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala).

Jawaban Sukarno sungguh membuat kaget Guntur. Karena tak bisa untuk menghadiri acara penting itu, Sukarno kemudian mengusulkan untuk meminta kesediaan Hatta menjadi wali nikah Guntur. Sang anak pun diyakinkan bahwa Hatta pasti akan bersedia.

Sejatinya, Hatta bukankah orang baru bagi Guntur. Sejak kecil, Hatta sudah pernah mengasuhnya. Ketika di Rengasdengklok, dua hari sebelum Proklamasi RI, Hatta dan Sukarno bergantian menggendong Guntur. Bahkan, dikabarkan Hatta sempat kena ompol Guntur.

Namun, tetap saja Guntur tak percaya dengan ucapan Sukarno, mengingat sejarah hubungan keduanya yang memburuk, sampai-sampai Hatta memutuskan untuk mundur dari posisi wakil presiden.

Namun, ucapan Sukarno terbukti. Saat Guntur menghubungi Hatta melalui telepon dan mengungkapkan maksudnya, tak terdengar keraguan. Hatta langsung mengiyakan.

Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada 19 Juni 1970, dua hari sebelum Sukarno wafat. Ketika itu Hatta menjenguk sahabatnya yang tengah terbaring sakit itu. Namun, Sukarno tengah tidur lelap ketika Hatta memasuki kamar.

Awalnya Hatta sempat akan beranjak pulang. Tapi ketika ia hendak melangkah keluar, Sukarno terbangun dan akhirnya berbicara pada Hatta dengan suara yang tidak jelas dan air mata yang menetes.

"Hatta, kau ada di sini. Hoe gaat het met jou? (Apa kabar?)," tanya Sukarno.

Meutia, putri Hatta yang juga ada di ruangan itu menggambarkan reaksi ayahnya yang terus memijat tangan Sukarno sambil berkata, "Ya sudahlah. Kuatkan hatimu, tawakal saja pada Allah. Saya doakan agar lekas sembuh," ujar Hatta.

Selanjutnya, pertemuan itu hening dan tidak ada kata-kata apa pun selama 30 menit. Sambil menggenggam tangan Hatta, Sukarno menangis.

Dua hari kemudian, 21 Juni 1970, Sukarno wafat.

Banyak yang menilai hanya pribadi-pribadi terpilihlah yang bisa bersikap seperti Sukarno dan Hatta. Tentu tak mudah bagi Sukarno menerima kritikan pedas Hatta berulang kali. Sebaliknya, menyakitkan bagi Hatta melihat Sukarno yang dinilainya sudah melenceng dari acuan politik yang mereka yakini sejak awal.

"Sukarno mengenal Hatta. Hatta bisa saja menyerang dan mencaci maki dirinya karena kebijakan dan tingkah laku politiknya, tetapi dalam kehidupan pribadi, ikatan persaudaraan yang terbentuk selama perjuangan kemerdekaan di antara mereka sudah seperti saudara kandung," tulis Mavis Rose dalam Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta.

"Ruang pribadi mereka terjaga. Inilah uniknya, karena secara politik bermusuhan, tapi pribadi tidak," kata sejarawan, Taufik Abdullah tentang uniknya hubungan kedua Proklamator RI tersebut.

Tabik.