Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Moeldoko: DPR dan Pemerintah Masih Diskusi soal Definisi Terorisme

Moeldoko menjelaskan, Polri dan TNI akan memikirkan cara pencegahan terbaik untuk mencegah jaringan teroris meledakan bom diberbagai tempat.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Mei 2018, 07:51 WIB

Diterbitkan 15 Mei 2018, 07:51 WIB

Hari Buruh, Hanif Dhakiri dan Moeldoko Terima Perwakilan Buruh

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Liputan6.com, Jakarta Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga kini belum rampung dibahas Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko mengatakan, tahapan pembahasan revisi tersebut masih mendiskusikan masalah definisi dari terorisme.

"Ada satu hal yang masih dalam diskusi antara DPR dan pemerintah adalah tentang definisi. Kalau definisi sudah disetujui menurut ketua DPR maka segera disahkan," kata Moeldoko di Menara 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 14 Mei 2018.

Dalam rapat panja sebenarnya sudah ada ke sepakatan selain Polri, akan ada pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Menurut Moeldoko dengan kolaborasi antara Polri dan TNI dapat membantu pencegahan terorisme secara masif.

"Kepolisian dengan TNI adalah TNI memperkuat langkah-langkah represif yang akan dijalankan oleh kepolisian itu poinnya. Kepada mereka-mereka yang saat ini telah dalam menyusun dalam bentuk sel-sel itu telah diketahui sepenuhnya oleh Kepolisian," ungkapnya.

Moeldoko menjelaskan, Polri dan TNI akan memikirkan cara pencegahan terbaik untuk mencegah jaringan teroris meledakan bom diberbagai tempat. Pemberlakukan RUU ini, tambah dia, bisa menangkap para oknum terindikasi tindak pidana terorisme.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Mendesak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan pada penutupan kongres luar biasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Senin (14/5). Kongres itu menetapkan Diaz Hendropriyono sebagai ketua umum baru PKPI.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak DPR untuk segera merampungkan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini menyusul rangkaian teror bom di tiga gereja di Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu (13/5) kemarin. Bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi.

Jokowi mengatakan apabila DPR dan kementerian terkait tak dapat menyelesaikan RUU antiterorisme pada masa sidang yang dimulai 18 Mei. Maka, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terorisme pada bulan Juni.

"Kalau nantinya Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓