KSAD Tegaskan Babinsa TNI Tidak Pegang Data Hasil Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pihaknya, khususnya AD maupun Babinsa, tak memiliki data atau hasil Pemilu.

Hal ini disampaikannya saat acara tatap muka singkat dengan KSAD seputar Pemilu, di Mabesad, Jakarta Pusat.

"Tidak benar bahwa Angkatan Darat atau Babinsa memiliki data atau memiliki hasil Pemilu. Karena memang kami tidak ditugaskan untuk mendata. Jadi tugas AD yang ditugaskan atau dioperasionalkan oleh Mabes TNU itu adalah hal pengamanan. Mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi logistik dan sampai dinyatakan tuntas nanti," kata Andika di kantornya, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Dia merasa heran ada yang menyebut TNI mempunyai hasil pemilu. Lantaran proses perhitungan masih berlangsung.

"Enggak benar kalau kami miliki hasil. Gimana kami miliki hasil, kalau perhitungannya saja masih berlangsung. Apalagi kalau kami dianggap memiliki data C1, itu tidak benar," jelas Andika.

Karenanya, masih kata dia, jika ada informasi yang menyebut hal demikian, itu kabar hoaks.

"Saya pastikan beritanya atau informasi yang diberikan kepada salah satu tokoh bangsa itu, adalah berita bohong. Karena itu berita bohong, sebaiknya enggak dipakai, karena memang tidak benar dan malah mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jenderal Andika mengakui ada sejumlah personel TNI aktif di satuannya tidak netral saat Pemilu 2019. Andika memastikan, personel TNI yang tidak netral di bawah kesatuannya telah diproses hukum. 

"Internal kami, kami harus mengatakan ada, dan kami sudah melakukan proses hukum. Dan bahkan sudah masuk dalam proses pengadilan," ucap Andika.

Kendati mengakui ada jajarannya yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilu, namun Andika memastikan jumlahnya tidak banyak.

"Jadi kami mengakui, tapi itu sangat kecil, tapi sudah (diproses)," ucap mantan Komandan Paspampres itu.

Menurut Andika, proses hukum bagi personel TNI yang tidak netral merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas TNI dari kegiatan politik.