Jaksa Agung Sebut Politik Identitas dan SARA Ancam Kesatuan NKRI

Jajaran Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan integritas kerja yang lebih baik lagi.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 17 Jun 2019, 16:27 WIB
Diterbitkan 17 Jun 2019, 16:27 WIB
Bahas Anggaran Menkumham dan Jakasa Agung Rapat Dengan Komisi III DPR
Jaksa Agung HM Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9). Rapat kerja Tersebut membahas Rencana Kerja serta Anggaran Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.(Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung menggelar apel dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang ke-26 di Lapangan Badan Diklat Kejaksaan RI, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, dengan mengangkat tema 'Kokohkan Soliditas Untuk Pelayanan Terbaik Bagi Negeri', jajaran Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan integritas kerja yang lebih baik lagi.

"Diharapkan mampu mematangkan integritas dan kematangan diri," kata Prasetyo dalam sambutannya di lokasi, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, sebagai wadah yang menaungi para jaksa, PJI diharapkan mampu membimbing agar kompetensi dan profesionalitas dapat terwujud dengan maksimal.

"PJI sejak awal didirikan sarat dengan nilai, etika, moral, serta integritas untuk diaplikasikan seluruh jajarannya. Maka PJI dapat optimal dan intensif memberi bimbingan dan motivasi setiap anggotanya dalam memikul tugas penegakan hukum," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Permasalahan Semakin Kompleks

Tiga Kementerian Gandeng Jaksa Agung Kawal Proyek Infrastruktur
Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan keterangan saat penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (1/3). Kerja sama ini juga bertujan untuk mewujudkan sinergitas di bidang penyelenggaraan pemerintah terkait infrastruktur. (Liputan6.com/JohanTallo)

Terlebih permasalahan di masyarakat pun semakin kompleks, khususnya di tahun politik ini. PJI sebagai pilar Kejaksaan dituntut dapat menciptakan para jaksa terpuji yang dapat memprediksi dan mengantisipasi setiap problematika yang dihadapi.

"Baik dalam setiap kontestasi pemilihan kerap digunakan praktik politik identitas dan SARA. Mengundang bahaya yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Adanya kelompok radikalisme, kemudian maraknya berita bohong dan ujaran kebencian yang mengadu domba dan pada akhirnya bermuara pada penegakan hukum," tutup Prasetyo.

HUT PJI ke-26 sendiri jatuh pada 15 Juni 2019. Dalam acara itu juga dilangsungkan peresmian prasasti dan patung Dewi Keadilan.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya