Jokowi Minta Penegak Hukum Tidak Asal Tangkap, Ini Respons KPK

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada yang perlu diperhatikan dalam pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kepada penegak hukum wajib memberi peringatan dan tak asal tindak.

"Konsen presiden itu kepada pencegahan, saat presiden bilang harusnya diingatkan, itu dimaknai harusnya institusi tidak lakukan korupsi saat KPK sudah datang memberi kajian rekomendasi perbaikan sistem," kata Febri di KPK, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Peringatan demi peringatan diyakni Febri sudah sering diberikan KPK dalam program pencegahan. Tetapi menurut Febri, masih ada saja pihak yang mencoba bermain sehingga terjadi kasus tindak pidana korupsi.

"Jadi bila kita ingatkan itu dilakukan sebelum terjadi, kalau sudah terjadi tentu penegakan hukum harus dilaksanakan tidak bisa diabaikan karena itu wajib perintah undang-undang," tegas Febri.

Karenanya Febri meminta publik untuk melihat kedua hal tersebut, penindakan dan pencegahan secara imbang.

"Pencegahan itu bicara sebelum kejahatan terjadi, karena penindakan tegas perlu dilaksanakan dan itu harus dilihat seimbang," kata Febri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Jokowi meminta, aparat penegak hukum memberi peringatan terlebih dahulu kepada kepala daerah, apabila ada persoalan hukum di awal-awal pelaksanaan proyek.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Hadir dalam kesempatan ini para kepala daerah, kapolda, hingga kejati.

"Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi sampai sudah terjadi baru ditangani. Setuju semuanya?" kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan hal yang sama kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Jangan sampai, kata dia, kesalahan-kesalahan kepala daerah didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan proyek selesai.

"Jelas-jelas itu keliru sejak awal, diingatkan dong. Gubernur, ini keliru. Dengarkan dong. Jangan ditunggu, ngerti keliru ditunggu sampai terus. Dikerjakan setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini," kata Jokowi.