Ini Respons Warga dan Politikus Usai Penggusuran di Sunter

Liputan6.com, Jakarta - Penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tengah menjadi sorotan publik. Penggusuran yang dilakukan 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan PPSU dilakukan pada Kamis, 14 November 2019.

Penertiban tersebut berujung bentrok karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun. Saat ini puluhan warga korban penggusuran masih bertahan di puing-puing bangunan bekas rumah mereka.

"Kita tidak bisa pindah, usahanya memang di sini untuk cari makan," kata salah seorang warga, Ardi, Sabtu (16/11/2019).

Dia menegaskan, bersama warga lainnya akan tetap bertahan walaupun ada janji dari pemerintah untuk menyediakan rumah susun.

Berikut sejumlah fakta yang dirangkum Liputan6.com dari penggusuran tersebut:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bertahan di tengah reruntuhan rumahnya, itulah yang dilakukan warga Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terkena penggusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mereka kecewa terutama kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terlebih, tak ada solusi yang diberikan pemprov usai penggusuran tersebut.

"Kami kayak binatang saja, Pak. Sudah dihancurkan (tempat) tinggal kami. Enggak ada relokasi," kata Mochamad Hasan Basri salah satu warga di lokasi, Minggu (17/11/2019).

Hal serupa dirasakan oleh Hendra yang juga salah satu korban penggusuran. Hendra merasa Anies Baswedan tidak mempedulikan warga yang terkena penggusuran.

Padahal, kata Hendra, warga Jalan Agung Perkasa VIII ikut memberikan dukungan kepada Anies Baswedan saat Pilgub Jakarta 2017. Bahkan, mereka melakukan yasinan atau ritual membaca Surat Yasin secara bersamaan-sama demi mendoakan kemenangan Anies yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Di sini yasinan tiap malam, Mas. Bahkan air (minum) saja kita patungan," kata Hendra.

Dukungan mereka didasarkan atas instruksi para kiai di Madura yang meminta mereka untuk menambatkan dukungannya kepada Anies dan Sandi.

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan, janji Gubernur Anies Baswedan tak ada penggusuran saat kampanye pilkada 2017, hanya sekadar lip service.

"Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lip service untuk mendapatkan simpati masyarakat," kata Gembong di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ia membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat kampanye. Ahok menegaskan tetap akan menggusur untuk menata kawasan kumuh di Jakarta.

Menurut Gembong, penggusuran bukan hal tabu lagi dalam penataan Jakarta, di mana sebagai ibu kota sekaligus pusat bisnis.

Menyinggung penggusuran di Sunter, Jakarta Utara, Gembong mengaku tak mau berlarut memperdebatkan setuju atau tidak. Hanya, dia mengingatkan usai penggusuran Pemprov harus menyediakan hunian pengganti bagi warga terdampak.

"Enggak ada cara lain, sekarang Fraksi PDIP mendorong yang tergusur mendapat tempat yang layak huni bagi mereka," ucapnya.

Wali Kota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko menegaskan pembongkaran beberapa bangunan di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas sepengetahuan warga yang akan digusur. Tidak ada intimidasi ataupun kekerasan dalam proses sebelum ataupun saat proses pembongkaran.

Ia juga menerangkan selain dilakukan petugas Satpol PP, pembongkaran turut dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan semi permanen, yang difungsikan sebagai tempat menampung barang rongsok.

"Jadi semua atas sepengetahuan warga, bahkan proses pembongkarannya kita hanya membantu, itu dilakukan sendiri oleh mereka," ujar Sigit.

Pemkot Jakarta Utara dikatakan Sigit bukan sekadar membongkar lapak-lapak rongsokan warga tanpa ada solusi seperti fasilitas rumah susun.

Rumah susun di Marunda, kata Sigit, telah disediakan Pemkot untuk menampung mereka terdampak penggusuran. Namun menurut dia, tidak ada warga yang mendaftar. Para warga justru kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah berjanji tidak melakukan penggusuran saat kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 lalu.

"Setahu saya enggak ada janji, kalau tidak ada penggusuran," kata Taufik seperti dilansir Antara, Senin (18/11/2019).

Taufik berharap agar semua pihak melihat dengan jelas lokasi atau status tanah yang digusur, apakah milik individu atau milik pemerintah.

"Kalau tanah pemerintah, dirapikan dan ditata kembali," ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta itu.

Taufik menegaskan prosedur yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sangat tepat untuk penataan lingkungan di wilayah Sunter, Jakarta Utara sebagai upaya penanggulangan banjir dan penataan lingkungan.