Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Mendikbud Tegaskan Konsep Merdeka Belajar Akomodir Pendidikan Non-Formal

Menurut Nadiem, untuk mencapai pendidikan yang baik bukan hanya ditempuh dengan pendidikan formal. Melainkan juga pendidikan non-formal.

oleh Yopi Makdori diperbarui 28 Jan 2020, 23:03 WIB

Diterbitkan 28 Jan 2020, 23:03 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dihadapan Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan Merdeka Belajar tetap mengakomodir pendidikan non-formal.

Menurut dia, untuk mencapai pendidikan yang baik bukan hanya ditempuh dengan pendidikan formal. Melainkan juga pendidikan non-formal.

"Mohon maaf saya cukup kaget (atas resistensi Merdeka Belajar), padahal saya adalah salah champion sekolah-sekolah alternatif. Saya sangat tertarik dengan apa potensi non-formal," tegas dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya Nadiem dituding tidak mengakomodir kepentingan pendidikan non-formal karena menghilangkan nomenklatur pendidikan non-formal dalam struktur organisasi di kementeriannya.

Nadiem mengklarifikasi kenapa pihaknya tidak memasukkan program kesetaraan pendidikan di dalam Dirjen Paud Pendidikan Dasar dan Menengah guna tidak memerluas fokusan kewenangan.

"Karena selama ini yang terjadi di pendidikan non-formal dipisah dengan anggaran sendiri. Itu dia menerima tidak cukup interaksi dengan menterinya," kat Nadiem Makarim.

Menurutnya, semua kebijakan yang diambil adalah guna memerdekakan segala jalur pendidikan di Indonesia, baik formal maupun non-formal.

Nadiem berkomitmen akan mempermudah bagi siswa untuk menempuh jalur pendidikan non-formal.

"Di program kesetaraan kita, kita akan mem-push mengenai fasilitas sekolah pendidikan keaksaraan. Bahwa ini akan dipermudah malah untuk mendapatkan kesetaraan secara formal yang diakui pemerintah itu kami akan mempermudah," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tingkat Kursus

Nadiem juga menyebutkan, pihaknya telah memasukkan mengenai pendidikan kursus dan pelatihan ke dalam Dirjen Vokasi. Bahkan pihaknya akan meningkatkan pengembangan program di dalamnya.

"Kami telah memilih beberapa sektor yang terfokus. Kalau di vokasi sektor mesin, ekonomi kreatif, contoh desain busana, digital, hospital seperti kuliner, ritel dan culinary," ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa anggaran kursus pun malah naik. Dari yang awalnya Rp 380 miliar ke Rp 410 miliar.

"Itu memang sudah menjadi rencananya," jelas dia.

Lanjutkan Membaca ↓