Komite Penyelamatan TVRI Minta Dewas TVRI Mundur

Langkah Dewas TVRI memberhentikan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dinilai telah menimbulkan kerugian bagi lembaga penyiaran publik itu.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Feb 2020, 06:32 WIB
Diterbitkan 29 Feb 2020, 06:32 WIB
Helmi Yahya Jelaskan Pemecatannya ke Komisi I DPR
Mantan Dirut TVRI Helmy Yahya (kanan) menerima bunga saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Setelah memanggil Dewan Pengawas dan Direksi TVRI, DPR mendengarkan penjelasan Helmi Yahya terkait pemecatan dirinya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta: Di hadapan Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin, Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal membacakan pernyataan sikap karyawan TVRI yang meminta Dewan Pengawas TVRI mundur dari jabatannya.

"Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, dari laporan hasil penilaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Penyelamat TVRI meminta Dewan Pengawas TVRI yang bernama Arief Hidayat Thamrin, Maryuni Kabul Budiono, Made Ayu Dwi Maheny, Pamungkas Trishadiatmoko untuk mempertanggungjawabkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terhadap lembaga penyiaran publik TVRI dan mundur dari jabatan Dewan Pengawas LPP TVRI," ujar Agil dalam video pernyataan pada Jumat (28/2/2020) malam.

Agil mengatakan bahwa Komite Penyelamatan TVRI yang hadir dalam video itu adalah perwakilan karyawan TVRI dari seluruh Indonesia.

"Dari seluruh Indonesia, minus Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta," ujar Agil dalam keterangannya seperti dikutip Antara.

Dalam keterangannya, Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal mengatakan bahwa akibat dari perbuatan Dewas TVRI memberhentikan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya telah menimbulkan kerugian bagi lembaga penyiaran publik tersebut, antara lain:

1. Menghambat kesejahteraan karyawan seperti tunjangan kinerja yang semestinya sudah dapat dibayarkan pada jangka waktu tertentu.

2. Menurunnya kepercayaan pihak ketiga sebagai mitra TVRI dalam melakukan kerja sama baik terhadap konten maupun penerimaan negara bukan pajak kepada TVRI.

3. Terhambatnya proses pengisian jabatan struktural di sejumlah posisi jabatan dalam struktur organisasi TVRI.

4. Terjadinya disharmoni di dalam tubuh TVRI secara vertikal dan horizontal.

Adapun, pernyataan tersebut tampak dalam video juga disampaikan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin dalam sebuah map berwarna hijau.

Setelah menerima map tersebut, Arief meletakkan map itu di atas meja yang memancing emosi anggota Komite Penyelamatan TVRI asal Sulawesi Selatan Lucky Sopacua.

Menurut Agil, Lucky tersulut emosinya karena tersinggung dengan sikap Dewas TVRI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mencabut Fasilitas Dewas

Untuk selanjutnya, Komite Penyelamatan TVRI akan meminta kepada Pelaksana tugas Direktur Utama TVRI Supriyono untuk mencabut segala fasilitas yang diberikan kepada Dewas TVRI.

"Mendesak direksi mencabut fasilitas. Kendaraan Dewas juga akan diminta untuk disita," kata Agil.

Mengenai kapan permintaan pencabutan fasilitas itu disampaikan kepada Plt Dirut TVRI Supriyono, Agil mengatakan Komite akan menyampaikannya pada hari Senin (2/3/2020) pekan depan.

"Hari senin (akan disampaikan) kepada Direktur Umum plt," kata dia.

Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin belum memberi sikap atas tersebarnya video tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya