Megawati Minta Kepala Daerah Produksi Makanan Pendamping Beras

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah dari partainya untuk memproduksi makanan pendamping beras dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19.

"Kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita tak tahu COVID-19 ini berapa lama sementara harga bahan pangan bisa semakin mahal. Jadi, perlu makanan pendamping beras," kata Megawati saat menggelar rapat secara daring dengan agenda Gerakan Menanam Tanaman Pangan, di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut guna melakukan monitoring, khususnya terkait gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi moderator dalam rapat itu.

Menurut Megawati, ada 10 macam pendamping beras yakni singkong, ubi jalar, jagung, sukun, porang, sorgum, pisang, sagu, dan talas yang bisa digunakan dalam menjaga ketahanan pangan nasional selama pandemi COVID-19.

"Kepala daerah yang belum mulai segera mulai, kepala daerah yang belum mengerti silakan bertanya ke Bu Risma. Saya minta semua daerah bahu membahu. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Program ini saya pantau dalam tiga bulan mendatang," ucap Megawati seperyi dikutip dari Antara.

Megawati juga mendorong agar para kepala daerah menciptakan ketersediaan dan kedaulatan pangan, jangan bergantung ke pemerintah pusat.

"Para kepala daerah tolong pikirkan jangan diam. Harus melakukan sesuatu untuk daerah masing-masing," kata Megawati.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir dalam rapat mendorong agar koordinasi dan sinergi eksekutif dan legislatif di setiap daerah bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kesimpulan rapat yakni para kepala daerah wajib menjalankan gerakan pendamping padi dengan sebaik-baiknya termasuk giat melakukan penelitian di bidang pangan.

"Kepala daerah wajib merancang program kedaulatan pangan secara berdikari. Antarkepala daerah harus kerja sama dalam tukar menukar informasi dan program karena pangan merupakan mati hidupnya negeri," kata Hasto.