AHY Ungkap Isu Kudeta, Demokrat Dinilai Selamat dari Upaya Digolkarkan

Liputan6.com, Jakarta - Isu perebutan paksa Partai Demokrat semakin mencuat, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada dualisme atau 'politik belah bambu' yang menerjang partainya oleh mereka dari kader partai, mantan kader dan pihak di lingkaran Istana.

Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Center Reserach and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bila langkah yang diambil AHY untuk mengungkapkan hal itu adalah lagkah yang tepat.

"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkumham," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1/2021).

Politik belah bambu yang dialami Partai Demokrat saat ini bukan hal yang baru dan sudah pernah dialami oleh partai politik sebelumnya. Seperti Golkar yang pernah pecah dengan adanya dualisme kepengurusan antara kelompok Aburizal Bakrie alias Ical dengan kelompok Agung Laksono.

Bahkan masalah tersebut berangsur-angsur sejak 2014 sampai dengan 2016 ketika putusan Makamah Agung yang menolak kasasi kubu Agung dan mengesahkan kubu Ical. Hingga selesai pada disahkannya dalam Munas Luar Biasa Golkar yang digelar di Nusa Dua, Bali.

"Politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal Partai Golkar, munculnya dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali," jelasnya.

Tidak hanya Golkar, Pangi juga menarik beberapa partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan seperti PPP dan Partai Berkarya besutan Tommy Suharto.

"Hal sama juga terjadi dualisme pada partai PPP pada munaslub Jakarta dan Surabaya, kemudian baru baru ini peristiwa tragis yang dialamai partai berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi," bebernya.

Atas hal itu, Ia menjelaskan bila pola gerakan politik pengambilan kekuasaan dalam internal parpol semuanya sama. Dengan memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat untuk mengambil momentum ketika benturan kubu di dalam internal partai yang kian mengeras.

"Memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan Munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Namun demikian, Pangi melihat bila Partai Demokrat telah berhasil lolos dari ancaman perpecah belahan partai yang coba dilakukan oleh berbagai pihak.

"Saya mencermati, bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa atau kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan, kita tahu bahwa Partai Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan," jelasnya

"Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan," tambahnya.

Oleh sebab itu, Pangi menambahkan bila langkah Putera SBY selaku penerus trah kepemimpinan Partai Demokrat dinilai sangatlah wajar, ketika mempertahankan kepemimpinanya.

"Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional atau cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan. Wajar saya pikir Partai Demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa," tuturnya.

Terlebih, kata dia, politik belah bambu melalui Munaslub dengan pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham dinilai lebih murah. Yang menjadi jalan pintas untuk peroleh posisi Ketua Umum partai, ketimbang mendirikan partai yang membutuhkan usaha, biaya, dan pengorbanan yang tak sedikit.

"Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui Munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini," Tuturnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com -