5 Seruan Jokowi soal Vaksinasi Berbayar hingga Larangan Menteri ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk membatalkan rencana vaksinasi Covid-19 berbayar yang sebelumnya akan disalurkan melakui Kimia Farma. Maka dengan begitu dipastikan vaksinasi gotong-royong akan diberikan gratis untuk umum. 

Keputusan Jokowi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 16 Juli kemarin.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono Anung.

Sebelumnya, rencana vaksinasi gotong-royong individu berbayar akan dilaksanakan pada Senin, 12 Juli 2021. Ada pun vaksin yang dipakai adalah Sinopharm. Namun, setelah melihat respons masyarakat, Presiden Jokowi memutuskan untuk membatalkannya.

Selain membatalkan rencana vaksinasi gotong-royong berbayar, Jokowi juga menyerukan agar jajaran menterinya tidak bepergian kel luar negeri di tengah PPKM darurat sedang berjalan. Terkecuali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

Berikut sederet imbauan Jokowi terkait rencana vaksinasi gotong-royong berbayar hingga larangan bagi menterinya untuk bepergian ke luar negeri: 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi memutuskan vaksinasi Covid-19 berbayar dibatalkan. Adapun program vaksinasi berbayar ini sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai komitmen Jokowi memberikan vaksin Covid-19 gratis untuk semua warga.

Sementara itu, mekanismenya vaksinasi gotong royong tetap dilakukan melalui perusahaan. Nantinya, perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ungkap Pramono Anung.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan bahwa Jokowo meminta jajarannya untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi Covid-19 ini. Khususnya, saat masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujarnya.

Jokowi pun melarang para menteri dan kepala lembaga untuk berpergian ke luar negeri selama periode PPKM Darurat.

"Seluruh menteri, kepala kementerian/lembaga dilarang berpergian keluar negeri," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat, 16 Juli kemarin.

Menurut dia, hanya Menteri Luar Negeri (Menlu) yang diperbolehkan Jokowi melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara itu, menteri-menteri lainnya harus mendapat izin langsung dari Jokowi jika ingin melalukan kunjungan ke luar negeri.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menlu karena sesuai bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden," jelas Pramono.

Disisi lain, Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tutur Pramono Anung.