Survei Populi Center: 62,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Populi Center menyatakan, tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi berada pada angka 62,4 persen. Angka tersebut meningkat dari survei sebelumnya yang berada di angka 60,4 persen.

"Data menunjukkan bahwa sebesar 62,4 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo," kata Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan pada rilis daring, Minggu (24/4/2022).

Angka 62,4 persen tersebut dengan rincian masyarakat yang sangat puas 5 persen dan masyarakat yang puas ada 57,4 persen.

Sementara itu, 32,8 persen menyatakan tidak puas dengan kinerja presiden. Sementara 4,8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Menurut Rafif, kepuasan terhadap kinerja dipengaruhi kesuksesan penanganan pandemi.

"Hasil survei menunjukkan bahwa Jokowi dianggap cukup berhasil melewati masa sulit pemerintahan. Terutama akibat dari pandemi Covid-19 dan berhasil menjalankan arah pemerintahan sehingga diapresiasi oleh publik. Terlihat dari tingginya kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo dalam survei tatap muka kali ini, dibandingkan dengan survei serupa di bulan Oktober 2020," jelasnya.

Adapun metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error (MoE) ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng. Hal ini agar masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam kasus ini.

"Kemarin Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/2/2022).

Menurut dia, minyak goreng hingga kini masih menjadi masalah serius meski pemerintah telah memberikan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat. Jokowi mengatakan tingginya harga minyak goreng di pasaran masih tinggi.

"Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi, memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor memang harganya tinggi di luar," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Misalnya, menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah.

Kendati begitu, dia menilai penerapan kebijakan HET minyak curah ke produsen belum efektif. Pasalnya, banyak minyak goreng curah yang dijual diatas HET yang ditetapkan pemerintah.

"Kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif, di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan," tutur Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng, mulai 28 April 2022. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas bersama jajaran menterinya, Jumat (22/4/2022).

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

"Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," sambungnya.

Jokowi menekankan dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Hal ini agar stok minyak goreng di dalam negeri tercukupi dengan harga yang juga terjangkau.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng. Hal ini agar masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam kasus ini.

"Kemarin Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/2/2022).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati pemerintah dan DPR yakni, 14 Februari. Adapun tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022.

"Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ujar Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Dia meminta jajaran menterinya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu maupun Pilkada 2024 diselenggarakan sesuai jadwal. Hal ini agar tidak ada lagi spekulasi mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karena jelas, kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," katanya.

Selain itu, Jokowi memastikan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik pada 12 April mendatang. Usai dilantik, mereka akan langsung mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini, agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini," ucap Jokowi.

Dia ingin Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Terlebih, kata Jokowi, Indonesia belum pernah punya penngalaman menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak.

"Kita belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapakn dengan matang," jelas Jokowi.

Jokowi meminta peserta Pemilu dan Pilkada 2024 dan untuk tidak menimbulkan kegaduhan dengan membuat isu-isu politik yang tak baik. Dia mengingatkan semua pihak menghindari politik identitas dan SARA.

"Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA," kata Jokowi.

Dia ingat betul bahwa isu politik identitas pernah muncul saat pemilu-pemilu sebelumnya. Jokowi tak ingin isu ini kembali muncul di Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya kira, kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," ucapnya.

Kendati begitu, Jokowi memahami bahwa tensi politik kerap naik menjelang pemilu dan pilkada. Hanya saja, dia meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

"Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para konstestan," ujar Jokowi.