Usulan Menteri Mundur jika Maju Pilpres, Gerindra: Prabowo Tidak Kampanye dan Pencitraan

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra angkat bicara soal usulan dari beberapa partai politik yang meminta agar para menteri yang berniat maju di Pilpres 2024 untuk mundur dari kabinet.

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tidak pernah melakukan kampanye, melainkan fokus pada pekerjaannya sebagai pembantu presiden.

"Menteri dari Partai Gerindra saya kira tidak melakukan kampanye maupun pencitraan," kata kepada Dasco wartawan, Rabu (11/5/2022).

Dasco mengklaim, Prabowo selalu profesional menjalankan peran sebagai menteri atau pembantu presiden. Prabowo juga tidak mencuri start untuk kampanye Pilpres mendatang.

"Selama ini Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto sebagai pembantu Presiden fokus membantu kerja-kerja Presiden, dan tidak pernah melakukan kampanye-kampanye," ungkap Dasco.

Terkait kegiatan Prabowo keliling menemui tokoh untuk halal bihalal, Dasco menilai kegiatan tersebut adalah hal wajar, dan bukan suatu bentuk kampanye terselubung.

"Kemudian soal Idul Fitri. Saya pikir adalah wajar kalau kemudian Pak Prabowo mengadakan halal bihalal, bersafari ke tokoh masyarakat pada saat Idul Fitri. Itu hal yang biasa dan tidak perlu diperdebatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan para menteri yang gagal fokus lantaran berniat maju capres 2024, sebaiknya menteri tersebut mundur dari kursi jabatan menteri.

“Etikanya sih mundur, itu lebih gentle. Kecuali gak peduli dengan etika,” kata Jazilul saat dikonfirmasi, Selasa (10/5/2022).

Jazilul menyebut sudah saatnya para menteri fokus bekerja, sebab target dari presiden semakin berat dna waktu semakin mepet. “Kami dukung perintah Presiden Jokowi, agar para menterinya fokus bekerja sesuai target dan bidang tugasnya, sebab keadaan kedepan makin sulit. Saatnya bekerja keras untuk Presiden,” ujar dia.

Wakil Ketua MPR itu meminta presiden tidak memberi keringanan menteri yang terus “kampanye” terselubung dan membuat tugas di kementerian kedodoran.

“Jangan biarkan kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi,” katanya.

“Kami menghargai hak politik para menternya untuk mencalonkan diri jadi presiden atau apapun namun jangan gunakan fasilitas dari jabatan mentrinya untuk kampanye dirinya,” pungkas dia.