Jokowi: Uang Rakyat dari Pajak Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi mengungkapkan kekeselannya karena ada kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah yang masih belanja produk impor. Padahal, uang yang dibelanjakan tersebut berasal dari uang dan pajak rakyat.

"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Dia menyayangkan uang dari APBN dan APBD dihambur-hamburkan untuk belanja produk-produk impor. Pasalnya, belanja impor justru akan membuat negara lain semakin sejahtera.

"Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor," jelasnya.

"Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," sambung Jokowi.

Oleh sebab itu, dia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal serius program belanja dalam negeri. Jokowi menekankan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus membeli produk dalam negeri.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak/Ibu kawal," ujarnya.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara beberapa hari yang lalu. Dia mengaku kaget produk lokal disana branding dan kemasannya sudah bagus, namun masih impor.

Jokowi mencotohkan harga mesin jahit low speed impor seharga Rp 13 juta, sedangkan produk dalam negeri Rp 12,8 juta. Padahal, Jokowi menilai tidak ada perbedaan dari mesin jahat impor dan dalam negeri.

"Jangan alasannya lebih murah yang impor lebih murah, ndak sedikit tetap beli yang produk dalam negeri karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri, nggak ada alasan," tutur dia.

Jokowi juga meminta BPKP mengawal kepatuhan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD terhadap belanja produk dalam negeri. Dia mempersilahkan BPKP memberikan sanksi yang tegas.

"Sekali lagi, saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," pungkas Jokowi.