Harga Minyak Dunia Turun, PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, minta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena menurutnya harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barel.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 08 Sep 2022, 13:20 WIB
Diterbitkan 08 Sep 2022, 13:20 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, minta Pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena menurutnya harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barel.

Angka ini, kata Mulyanto, jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP yang ditetapkan dalam APBN Perubahan tahun 2022 yaitu sebesar USD 100 per barel.

"Dengan penurunan harga minyak dunia ini maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus segera meninjau ulang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Menurutnya, tidak pantas Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.

"Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran," ujarnya.

Anggota Komisi VIII menjelaskan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia di oilprice.com terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Itu sebabnya Amerika, Malaysia dan beberapa negara lain kabarnya menurunkan harga BBM-nya. Bahkan di Indonesia sendiri, menyusul Pertamina, Shell dan VIVO, kemarin BP menurunkan harga jual BBM-nya.

"Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk," tandas Mulyanto.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Walk Out Saat Paripurna

Momen PKS Walk Out Saat Paripurna, Tolak Kenaikan BBM
Anggota Fraksi PKS memegang poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap walkout dari Rapat Paripurna DPR atas penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna peringatan HUT ke-77 DPR. Dalam rapat paripurna ini beragendakan pengambilan keputusan RUU tentang pertanggungjawaban APBN TA 2021.

Saat pimpinan Banggar menyampaikan laporan RUU tersebut, fraksi PKS menyampaikan interupsi dan dilanjutkan melakukan walk out keluar dari ruang paripurna.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi tentang apakah RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Puan, Selasa 6 September 2022.

Ketua DPP PKS Mulyanto langsung melakuan interupsi. “Interupsi pimpinan dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini,” ujar Mulyanto.

Infografis Naik Turun Harga BBM Subsidi Era Jokowi
Infografis Naik Turun Harga BBM Subsidi Era Jokowi (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya