Jokowi Undang Pebisnis Selandia Baru Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Hotel Kimpton Maa-Lai Bangkok Thailand, Jumat (18/11/2022). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas tiga isu utama.

Mulai dari, penguatan kerja sama ekonomi, kerja sama transisi energi, hingga penguatan kerja sama di kawasan Pasifik. Jokowi menilai pentingnya akses pasar bagi perdagangan Indonesia dan Selandia Baru.

"Kita perlu dorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara khususnya pada komoditas pertanian, mineral, besi dan baja, dan plastik serta kerja sama bidang pertanian dan sertifikasi halal," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (18/11/2022).

Di bidang kerja sama transisi energi, dia mengatakan bahwa Indonesia terus perkuat upaya transisi energi menggunakan energi baru dan terbarukan. Jokowi mengundang pebisnis Selandia Baru berinvestasi di Indonesia.

"Saya mengundang pebisnis Selandia Baru untuk investasi pada pengembangan energi panas bumi di Indonesia," ujarnya

Sedangkan di bidang kerja sama kawasan, Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk mendorong kerja sama pembangunan di Pasifik. Untuk itu, tahun depan, Indonesia akan mendorong engagement negara Pasifik dengan ASEAN.

"Saya ingin Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung kemitraan antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik," jelas dia.

Disisi lain, Jokowi menyampaikan harapannya agar spirit kerja sama G20 dapat berlanjut di KTT APEC kali ini.

"APEC harus menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik," tutur Jokowi. Sementara itu, PM Jacinda menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan G20 di Indonesia. Dia juga mengucapkan selamat kepada Indonesia atas keketuaan ASEAN 2023.

"Selandia Baru siap mendukung keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun depan," ucap PM Jacinda.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.