Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin.
Adapun sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 1954, bahkan pernah mengalami kebakaran yang mengakibatkan gedungnya ludes terbakar pada tahun 2015.
Advertisement
Baca Juga
Politikus PSI ini mengungkapkan merasa senang mewakili Menteri ATR Hadi Tjahjanto untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
"Alhamdulilah bisa datang kesini mewakili Pak Menteri untuk menyerahkan sertifikat tanah SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin," kata Raja dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).
Dia mengungkapkan, penyerahkan ini juga bagian dari momentum merayakan Hari Guru yang telah diperingati beberapa waktu lalu.
"Belum lama hari guru, saya jadi teringat guru-guru SD Muhammadiyah 2 Pekanbaru tempat saya belajar dulu," tutur Raja.
Dia menyebut, dirinya adalah kader Muhammadiyah yang bukan hanya dalam keorganisasian tetapi juga dalam pendidikan.
"Selain pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah. Jauh sebelum itu saya alumni SD Muhammadiyah 2 Pekanbaru," jelas Raja.
**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:
1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
100 Juta Tanah Ditargetkan
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menargetkan tahun ini 100 juta bidang tanah bisa terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ditargetkan 126 juta bidang tanah harus segera diselesaikan sampai dengan tahun 2025.
"Kami sudah menyelesaikan untuk sertifikatnya adalah sebanyak 80 juta lebih, dan nanti peta bidangnya akan 100 juta lebih (2022)," kata Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Hadi Tjahjanto, saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Dengan demikian, masih kurang 26 juta bidang tanah yang belum didaftarkan melalui PTSL. Untuk itu, pihaknya sudah membuat satu roadmap untuk mempercepat target. Di antaranya, tahun 2023 ditargetkan akan diselesaikan 11 juta bidang tanah, kemudian tahun 2024 juga 11 juta bidang tanah, dan tahun 2025 kurang lebih tinggal 3,5 juta bidang tanah.
"Sehingga seluruh wilayah di Indonesia nanti harapannya terdaftar. Memang setelah terdaftar di kantor kami ingin melaksanakan digitalisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih permasalahan seperti itu," ungkapnya.
Advertisement