Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Ditangani TNI, KPK Harap Kepala Basarnas Henri Alfiandi Disidang di Pengadilan Umum

KPK dan Puspom TNI telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Jenderal bintang tiga TNI AU ini pun langsung ditahan di Puspom TNI AU di Halim Perdanakusuma.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 31 Jul 2023, 20:29 WIB

Diterbitkan 31 Jul 2023, 20:10 WIB

Petugas KPK merapikan barang bukti uang hasil OTT kasus suap pengadaan barang dan jasa Basarnas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata berharap nantinya Henri dan Afri akan disidangkan di pengadilan umum, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meski penanganan perkara terhadap kedua prajurit aktif itu dilakukan oleh Puspom TNI.

"Ya seharusnya, kalau itu dilakukan koneksitas (antara KPK dan TNI), jelas itu ke pengadilan umum, kalau perkaranya dilakukan secara koneksitas. Apalagi ini kan menyangkut bukan tindak pidana militer, pengadaan barang dan jasa di suatu instansi lembaga pemerintah yang menimbulkan kerugian negara," ujar Alex di gedung KPK, Senin (31/7/2023).

Alex mengatakan, tujuan dibentuknya pengadilan tipikor yakni untuk memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pihak sipil maupun militer. Menurut Alex, di pengadilan tipikor sudah ada hakim yang kompeten di bidang tindak pidana korupsi.

"Yang sebetulnya tujuan dibentuk pengadilan tipikor itu kan untuk mengadili perkara-perkara korupsi itu, hakimnya sudah dia mengikuti pendidikan sebagai hakim tipikor, jadi ada hakim ad hoc di sana. Kalau pengadilan koneksitas saya pikir juga ada hakim dari pihak militer kan, selain hakim dari tipikor ada hakim dari pihak militer, lebih fair lah," kata Alex.

"Meskipun kita tidak meragukan sendiri dari pengadilan militer kan ada juga yang dihukum seumur hidup, ya, ada perwira yang juga dihukum seumur hidup," ujar Wakil Ketua KPK dua periode ini menambahkan.

Henri Ditetapkan Tersangka Suap dan Ditahan di Puspom TNI AU

TNI dan KPK menggelar konferensi pers mengenai kasus korupsi di Basarnas. (Liputan6.com/ Muhammad Radityo Priyasmoro)

Di lokasi terpisah, Komandan Puspom TNI, Marsekal Muda TNI Agung Handoko menyatakan, dua perwira aktif TNI atas nama Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi (HA) selaku Kepala Basarnas (Kabasarnas) dan Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto (ABC) selaku Koorsmin Kepala Basarnas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek alat deteksi reruntuhan.

"Dari hasil uraian dan menurut keterangan saksi pihak swasta maka dengan telah terpenuhinya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI tersebut HA dan ABC sebagai tersangka," kata Agung saat jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (31/7/2023).

Agung memastikan, terhadap keduanya dilakukan penahanan pada malam ini. Penahanan dilakukan di Instalasi Tahanan Militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspom AU).

"Ditahan di Halim, Jakarta," jelas Agung.

Agung menambahkan, sebagaimana arahan Panglima TNI, koordinasi dan sinergi antara KPK dengan Puspom TNI ini kedepan akan terus dibina.

"Koordinasi penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan personel TNI," tandas Agung.

Mendengar penetapan tersangka dan penahanan Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Ketua KPK Firli Bahuri memberi apresiasi. "Kami memberikan apresiasi terhadap koordinasi sinergi ini," ucap Firli.