Ahlulbait Indonesia Minta Pemerintah Buka Dialog Inklusif Sunni-Syi'ah Demi Kerukunan Umat

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) meminta pemerintah membuka dialog inklusif antara komunitas Sunni dan Syi'ah dalam upaya memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia.

ABI menggarisbawahi pentingnya inklusi dan pemahaman yang lebih dalam antar kelompok.

Ketua Bidang Humas dan Unit Penerangan DPP ABI, Dede Azwar, mengatakan dialog yang mendalam antara Sunni dan Syi'ah harus difasilitasi oleh pemerintah secara luas. Hal ini juga tentu dilakukan antar umat agama lain.

"Platform dialog pun harus banyak dibuka, intra maupun antar umat beragama. Kadang kita buat misalnya dialog Sunnah-Syi'ah, (tapi) yang terjadi malah penghasutan terhadap Syi'ah oleh orang-orang tertentu, yang mengatasnamakan Ahlussunah," kata Dede dalam pertemuan dengan media di DPP ABI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Dede menegaskan bahwa pandangan Ahlussunnah seharusnya bersifat moderat, dan penghakiman yang ekstrem melampaui kapasitas moderat bukanlah representasi dari Ahlussunnah.

Dia menekankan bahwa baik Sunni maupun Syi'ah adalah bagian dari komunitas Muslim yang sama.

Dede mengingatkan bahwa dalam situasi yang sensitif, seperti di Irak saat ISIS menguasai negara tersebut, orang-orang Irak menegaskan identitas mereka sebagai muslim, tanpa membedakan Sunni atau Syi'ah.

"DPP ABI mengharapkan kehadiran kami di Indonesia tidak lagi disebut Syi'ah atau Sunni, tapi sama-sama muslim. Itu mungkin yang akan kita bangun dalam kerukunan umat beragama, bagaimana mendesain satu formula Syi'ah, Sunni, ataupun yang lain itu adalah sama-sama muslim," tegas Dede.

Dalam konteks Indonesia, Dede mengakui bahwa keterlibatan komunitas Syi'ah dalam proses kerukunan antar keyakinan masih minim. "Keterlibatan kita sendiri memang masih minim di dalam proses merukunkan antar keyakinan, karena posisi kita sendiri menjadi salah satu objek di dalam ketidakrukunan itu," jelasnya.

Karena itu, DPP ABI mendorong pemerintah untuk melibatkan komunitas Syi'ah dalam forum-forum kerukunan di seluruh daerah. Dia juga mengimbau agar pemerintah, atau Kementerian Agama membuat semacam roadmap agar setiap elemen-elemen keagamaan di Indonesia dilibatkan di setiap daerah, tidak hanya yang mayoritas.

"Termasuk ragam kepercayaan," kata Dede, merujuk pada prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD.

Jurnalis senior ini juga menyoroti perlunya kebijakan nasional yang lebih jelas dan aktif untuk memastikan keterlibatan komunitas Syi'ah dalam forum kerukunan.

"Ini masalahnya keterlibatan kita (komunitas Syiah) yang minim. Dikarenakan tadi, tidak adanya kebijakan secara nasional, bahkan meminta, Kementerian Agama misalnya bersurat ke semua ormas sampai ke penghayat keyakinan untuk dilibatkan di dalam FKUB," paparnya.

DPP ABI berharap dengan melibatkan semua pihak dan memahami keragaman keyakinan, Indonesia dapat memperkuat kerukunan umat beragama dan menciptakan lingkungan di mana semua individu diakui haknya, tanpa memandang perbedaan keyakinan.