Pimpinan MPR Kecam Israel yang Bakar Hidup-Hidup Pengungsi Palestina di RS Al Aqsa

Ia meminta Indonesia menggunakan pengaruhnya di PBB untuk segera menggelar sidang darurat Majelis Umum PBB dalam upaya mengecam dan memberikan sanksi internasional pada Israel.

oleh Tim News diperbarui 17 Okt 2024, 16:15 WIB
Diterbitkan 17 Okt 2024, 14:35 WIB
PAN
Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno. (Ist).

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengecam keras Israel yang membakar hidup-hidup pengungsi Palestina di RS Al Aqsa. Menurut Eddy tindakan ini sekali lagi membuktikan Israel adalah pelanggar HAM berat dan seharusnya mendapatkan sanksi internasional.

“Kami mengecam keras tindakan Israel yang membakar hidup-hidup pengungsi di RS Al Aqsa. Menyerang pengungsi sekaligus pasien di Rumah Sakit adalah tindakan biadab. Bahkan dalam suasana konflik dan perang sekalipun pengungsi dan pasien RS seharusnya dilindungi,” kata Eddy, Kamis (17/10/2024).

Secara khusus Wakil Ketua Umum PAN ini meminta Indonesia menggunakan pengaruhnya di PBB untuk segera menggelar sidang darurat Majelis Umum PBB dalam upaya mengecam dan memberikan sanksi internasional pada Israel.

“Bahwa saat ini kita memang sedang menjalani transisi menuju pemerintahan baru, namun pembelaan kota terhadap warga Palestina tidak ada jedanya,"

Kami mendorong Kemenlu mendesak sidang khusus Majelis Umum PBB untuk memberikan sanksi terhadap Israel sekaligus memberikan perlindungan terhadap pengungsi Palestina dan korban kekerasan Israel yang dirawat di RS.

Eddy meyakini, segenap Pimpinan MPR RI akan terus menyuarakan pembelaan terhadap Palestina dan segala bentuk penindasan dan penjajahan lainnya.

“Amanat konstitusi jelas dan tegas bahwa Indonesia harus mengambil peran dalam perdamaian dunia sekaligus menghapuskan segala bentuk penjajahan. Peran itu yang akan terus kami jalankan selaku Pimpinan MPR RI,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Serangan Israel di Lebanon

Koordinator khusus PBB untuk Lebanon mengecam Israel setelah serangan udara terhadap gedung-gedung pemerintah kota di selatan Nabatieh. Insiden ini menewaskan wali kota dan 15 orang lainnya.

Jeanine Hennis-Plasschaert menyebut pembunuhan wali kota Ahmad Kahil "mengkhawatirkan" dan mengatakan, setiap pelanggaran hukum humaniter internasional sama sekali tidak dapat diterima.

Setidaknya lima dari mereka yang tewas dalam serangan hari Rabu (16/10/2024) adalah staf pemerintah kota yang mengoordinasikan bantuan bagi warga sipil yang masih berada di daerah tersebut, Gubernur Nabatieh Howaida Turk mengatakan kepada BBC.

Perdana menteri sementara Lebanon, Najib Mikati mengutuk serangan itu, dengan mengatakan serangan itu "sengaja" menargetkan sebuah rapat dewan, dikutip dari BBC, Kamis (17/10).

Serangan itu adalah yang paling signifikan terhadap gedung negara Lebanon sejak eskalasi pertempuran terakhir, yang dimulai sekitar dua minggu lalu, dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan infrastruktur negara tersebut.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan, pasukannya telah melancarkan serangan yang menargetkan puluhan target Hizbullah di daerah tersebut dan menghancurkan sebuah terowongan yang digunakan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.

"Kami tahu bahwa Hizbullah berkali-kali memanfaatkan fasilitas sipil," kata duta besar Israel untuk PBB Danny Danon pada sebuah pertemuan PBB di New York City.

Turk mengatakan bahwa sementara mayoritas penduduk Nabatieh telah meninggalkan daerah tersebut setelah serangan udara Israel, bahkan wali kota dan pegawai kota lainnya tetap tinggal untuk membantu mereka yang tersisa.

"Ini seperti serangan di seluruh Lebanon," katanya.

"Mereka [Israel] telah menyerang warga sipil, Palang Merah, pertahanan sipil. Sekarang mereka telah menargetkan gedung pemerintah. Itu tidak dapat diterima. Itu adalah pembantaian."

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya