Kemendagri Bahas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Nasional Melalui BLUD

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Webinar Series Keuda Update Seri Ke-57 bertajuk “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Nasional Melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”.

Adapun kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD), Budi Ernawan mengatakan tujuan BLUD sangat mulia.

“Sejatinya penerapan BLUD semata-mata untuk membantuk organisasi pemerintah daerah dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dgn praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah,” jelas Budi Ernawan.

Budi Ernawan dalam sambutannya mengatakan bahwa faktor-faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh pertama Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang memadai termasuk Digitalisasi dan Teknologi. Kedua, SDM pengelola sampah yang kapabel baik dari sisi Kuantitatif maupun Kompetensi. Ketiga, pendanaan yang optimal. Keempat, Sistem Reward and Punishment yang efektif. Kelima, Penyadartahuan, Pemberdayaan, Pembudayaan dan Peran Aktif Masyarakat

Lebih lanjut Budi Ernawan pun menekankan bahwa untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan secara optimal faktor-faktor penentu keberhasilan pengelolaan sampah tersebut, diperlukan sistem atau kelembagaan dengan manajemen yang profesional, adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan.

“Oleh Karena itulah, Sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dimaknai sebagai strategi kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efektivitas, karena diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya maupun beberapa faktor non keuangan lainnya,” jelas Budi Ernawan.

Budi Ernawan menegaskan momentum ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, terutama bagi para SKPD atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik. Termasuk mencarikan solusi terhadap permasalahan dan kendala pada saat ini sehingga menjadi fleksibel, inovatif, transparan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

Dia berharap manajemen BLUD mampu bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable), yaitu dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan sumber daya manusia yang peofesional unggul, inovasi, kreativitas, dan berjiwa entrepreneurship.

"Sejalan dengan itu, dalam mengimplementasikan BLUD secara optimal, tentunya sangat dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif," ujar Budi Ernawan.

Sebagai informasi, guna memberi pemahaman kepada para peserta, dalam webinar ini juga menghadirkan narasumber ahli, antara lain Kasubdit BLUD Kemendagri; Perwakilan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia; Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Denmark; Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup RI; Kepala UPST BLUD Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta; Peneliti/ expert BLUD dari lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik, Universitas Indonesia.

Selain itu acara ini diikuti sebanyak 370 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta tersebut terdiri dari para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Para Kepala BPKAD Provinisi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; Para Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; Para Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.