Ditargetkan Jadi Top 20 Kota Global di 2045, Pemprov Jakarta Bahas Pengembangan Transportasi

Jakarta ditargetkan masuk peringkat top 20 sebagai kota global atau global city pada 2025.

oleh Winda Nelfira diperbarui 15 Jan 2025, 15:01 WIB
Diterbitkan 15 Jan 2025, 15:01 WIB
Jumlah Penduduk Jakarta Meningkat 954 Ribu Jiwa Setiap Tahunnya
Seorang wanita melintasi rel kereta di kawasan pemukiman padat Pejompongan di tengah pandemi COVID-19, Jakarta, Kamis (28/1/2020). Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk DKI Jakarta pada bulan September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Jakarta ditargetkan masuk peringkat top 20 sebagai kota global atau global city pada 2025.

Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda Jakarta, Sri Haryati mengatakan saat ini Jakarta berada pada ranking 74 kota global.

"Saya selalu menyisipkan kata kompetitif karena hari ini kita sudah masuk ke dalam global city. Kalau Jakarta menuju global city bahwa seolah-olah kita belum. Sekarang kita sudah masuk, cuma rangking-nya masih 74. Nah kita menuju ke top 20 global city di 2045," kata Sri di Halte CSW, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Sri menjelaskan, transportasi menjadi salah satu elemen penting yang tak bisa dipisahkan untuk Jakarta agar dapat mencapai posisi top 20 kota global. Termasuk, kata dia kaitannya dengan pengurangan emisi karbon.

"Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting karena di dalam indikator sebagai kota global tadi, transportasi itu masuk ke mana-mana," kata dia.

Sri menyampaikan, PT Transportasi atau Transjakarta menjadi salah satu pihak yang berperan dalam pengembangan transportasi di Jakarta.

Misalnya, lanjut dia, untuk menyediakan layanan bis listrik. Transportasi, lanjut Sri juga berkaitan erat dengan terciptanya ekonomi yang efektif dan efisien. Sri bilang, masyarakat membutuhkan tarif transportasi publik yang terjangkau.

"Dengan transportasi yang murah dan juga mengurangi spending masyarakat, tentu akan membuat ekonomi lebih efisien, termasuk tadi mencapai tempat kerja dengan baik, sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya dan lain-lain," kata Sri.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif Jakarta

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Wibi Andrino menolak wacana kenaikan tarif bus TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membebani perekonomian masyarakat.

"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit.

Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

Apalagi, menurut Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegas Wibi Andrino.

Bisa Memperburuk Kemacetan dan Polusi Udara

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.

Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.

Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. "Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya