Pimpinan DPR: Dana MBG Lebih Tepat Pakai APBN Daripada Zakat

Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal menilai, pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih tepat menggunakan APBN dibandingkan zakat ataupun infaq.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 17 Jan 2025, 17:30 WIB
Diterbitkan 17 Jan 2025, 17:30 WIB
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta Selatan dimulai pada Senin, (13/1/2025). Salah satu sekolah yang menjadi sasaran adalah SDN Bangka 01 Pagi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta Selatan dimulai pada Senin, (13/1/2025). Salah satu sekolah yang menjadi sasaran adalah SDN Bangka 01 Pagi.... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal menilai, pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih tepat menggunakan APBN dibandingkan zakat ataupun infaq.

"Saya lebih setuju lebih tepat bukan lembaga seperti zakat atau infak segala macam, negara yang harus hadir, APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin penggunaan APBN tepat sasaran dan diberikan pada rakyat yang berhak.

"Dari awal tidak ada wacana pakai resource apapun, karena Pak Prabowo ingin APBN yang ada ini betul-betul (digunakan tepat), sebetulnya kalau tepat sasaran dan kemudian juga diberikan kepada yang lebih berhak," jelas Cucun.

"Karena prinsip dasar daripada APBN ini sebenarnya untuk kemaslahatan kesehatan rakyat ya," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan memungkinkan apabila dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, ada siswa-siswi tidak mampu yang masuk kategori penerima ZIS.

"Prinsipnya memungkinkan, karena siswa-siswi dan santri, apalagi siswa siswi tidak mampu, adalah bagian dari golongan yang dapat menerima manfaat dari zakat apalagi infaq dan sodaqah," jelas Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

Perlu Kajian

Menurut dia, perlu kajian yang bijak menyeluruh sebelum menetapkan dana ZIS untuk program Makan Bergizi Gratis.

Kamaruddin menyampaikan MBG hingga kini masih menggunakan dana APBN dan belum menjadi program badan amil zakat nasional (baznas).

"Hanya saja, apakah MBG ini menjadi prioritas penyaluran dana zakat infaq sodaqah tentu harus dikaji secara bijak dan menyeluruh," katanya.

"Untuk sekarang MBG belum menjadi program baznas dan Lembaga amil zakat yang lain, dan MBG ini kan sudah disiapkan anggarannya oleh pemerintah melalui APBN," sambung Kamaruddin.

Usulan DPD

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan zakat dari masyarakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengungkapkan, program MBG tidak dapat dikerjakan pemerintah secara sendiri atau mandiri tanpa dukungan banyak pihak.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Sultan mendukung langkah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba mengaku pihaknya akan bekerjasama dalam program MBG.

Selain itu, dia menekankan unsur di parlemen juga perlu mencari formula untuk memuluskan MBG tersebut.

"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya