Tinjau TPST Bantar Gebang, Pramono: Jakarta Masih Belum Tuntas Masalah Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Pada tinjauan kali ini, Pramono bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menteri Lingkungan Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Suharyanto dan Wali Kota Bekasi Tri Ardhianto.

Menurut Pramono, sampah Jakarta setiap harinya mencapai 8 ribu ton. Namun dengan proses Refuse Derived Fuel (RDF) di Bantar Gebang dan Rorotan, jumlahnya bisa ditekan menjadi 5 ton.

“Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8 ribu lah sampahnya dan dengan proses yang ada, ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu sampai 6 ribu,” kata Pramono di Bantar Gebang, Rabu (19/3/2025).

Namun Pramono menilai jumlah tersebut masih terlalu banyak. Meski dibantu dengan incinerator atau metode menghancurkan sampah padat, kendati masih terdapat masalah berikutnya yakni tipping fee.

“Kalau kemudian ada incinerator yang seperti disampaikan Pak Menko Pangan dan kalau harganya memang sesuai karena selalu saya dan Pak Pratikno (Menko PMK) ini kita berdua selama 10 tahun (saat menjadi Seskab dan Setneg) menyiapkan perpres tentang tipping fee dari dulu harganya tidak bisa berubah tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir Rp 13,5 per kwh habis itu ternyata tetap tidak ada yang berani untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan incinerator,” keluh Pramono.

Pramono berharap, pemerintahan saat ini menemukan kesesuaian harga sehingga ada penyusuan yang nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah bukan hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF,” Pramono menandasi.

Diketahui, pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memeriksa langsung dari 12 kota/kabupaten yang mengusulkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), 4 kabupaten/kota dinyatakan siap untuk melaksanakan PLTSa.

“Mudah-mudahan tahun ini ada yang bisa selesai, yaitu di antaranya adalah Surabaya, Bekasi dan Solo yang progresnya cukup baik. Kemudian yang sudah mulai adalah Jakarta,” ujar Pramono Anung kepada wartawan di Istana saat menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) pada Juli 2019.

Pramono Anung menjelaskan, masalah PLTSa berlarut cukup lama karena memang ada perbedaan persepsi, pandangan antara PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan daerah-daerah yang ada.

Namun saat itu Jokowi menegaskan hitungan yang ada di Perpres adalah Rp 13 koma sekian per KWH. Maka hal itu dijadikannya sebagai acuan.

“Maka diminta kepada PLN dalam hal ini perhitungannya bukan berdasarkan keuntungan tetapi sekali lagi adalah dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” tutup Pramono.