Jokowi Batasi Izin Bangun Mal, Aprindo: Apa Maunya?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pimpinan Joko Widodo atau Jokowi berencana menghentikan sementara perizinan mal atau pusat belanja modern di Ibukota. Kebijakan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan pembentukan citra Jakarta sebagai kota jasa, perdagangan maupun wisata belanja yang selama ini berusaha dibangun.

"Di satu sisi mau mencanangkan Jakarta kota jasa dan wisata belanja. Mau saingin Singapura. Tapi satu sisi mau moratorium. Kontradiktif. Apa maunya mereka ini?" ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Menurut dia, wacana pembatasan mal sudah ada sejak zaman Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI. Hanya saja tidak pernah dikeluarkan sebuah aturan yang jelas. Lalu kini mencuat lagi.

Tutum menyadari kebijakan itu merupakan hak pemerintah dalam menata kota. Namun ia meminta keputusan pembatasan itu dipertimbangkan lebih jauh dan berharap Pemprov DKI tidak sepenuhnya menyalahkan bangunan mal atau pusat belanja modern sebagai penyebab kemacetan.

"Kadang-kadang macetlah dikaitkan dengan kita (pengembang). Macet kan sebenarnya lebih kepada penataan manajemen transportasi dan jalan," cetus Tutum.

Wakil Ketua Jakarta Great Sale ini juga meminta Pemprov DKI untuk menjelaskan lebih detail terkait alasan, jangka waktu, tujuan, dan target yang ingin dicapai pemerintah. Sehingga para pengusaha atau pengembang dapat membuat sebuah rencana matang sebelum membangun pusat belanja yang membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun.

"Jadi jangan you ingin nanganin suatu masalah, you hantam semuanya. Siapa yang menopang pertumbuhan DKI? Nggak ada pertanian, pertambangan, nggak ada apa-apanya. Yang nopang DKI adalah kita-kita ini yang pusat belanja ini. Tapi balik lagi mereka punya kewenangan, hitam putih di atas tangan mereka," tukas Tutum. (Riz/Sss)