BBG di DKI Kurang, Jokowi Minta DPR Desak Pemerintah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, mengeluhkan kurangnya pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk memenuhi kebutuhan transportasi di Ibukota. Hal itu disampaikan Jokowi ketika menerima Kunjungan Kerja 14 anggota DPR Komisi VII, ke Balaikota DKI Jakarta.

Ia mengatakan, kebutuhan gas untuk BBG di Jakarta mencapai 13,1 micro monitoring station (MMS). Sementara, dalam waktu dekat ribuan bus baik Transjakarta maupun bus sedang berbahan bakar gas akan segera datang, sehingga diperkirakan kebutuhannya meningkat mencapai 23,1 MMS.

"Sebentar lagi akan datang 1.000 bus Transjakarta, 3.000 bus sedang, dan 4.000 bajaj yang berbahan bakar gas. Sehingga kita membutuhkan suplai BBG yang tidak sedikit," kata Jokowi, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Politisi PDIP itu mengakui, awalnya dinas-dinas sudah putus asa dengan kurangnya ketersediaan BBG di Jakarta dan mengusulkan agar pengadaan bus berbahan bakan gas dihentikan. Namun ia tetap bersikukuh menggunakan gas demi mendukung program pemerintah konversi BBM ke BBG.

"Tapi saya berani untuk tetap menggunakan BBG karena sudah disanggupi oleh Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBG di Jakarta," kata Jokowi.

Disamping itu juga, lanjutnya, baik pemerintah pusat maupun pihak swasta juga memiliki andil dalam penyebaran SPBG di Jakarta. Namun, untuk mengikutsertakan swasta harga gas pun harus diubah dan disesuaikan guna menarik minat swasta untuk berinvestasi.

"Menurut saya kalau tetap pada angka Rp 3.100 dan tidak diubah, maka swasta tidak akan mau masuk dan kita akan kesulitan. Kuncinya di situ," ujarnya.

Jokowi pun berharap dengan adanya kunjungan kerja dari DPR ini dapat membantu permasalahan tersebut. "Paling tidak persolan DKI diketahui. Persoalan yang berkaitan dengan pemerintah pusat bisa dibantu. Karena kalau kita tergantung dari pemerintah kelamaan jadi harus ada swasta," terang Jokowi.

Untuk itu, Ketua Komisi VII DPR, Sutan Batugana, mengaku akan membantu Pemprov DKI dengan mendesak pemerintah pusat agar menjamin ketersediaan BBG.

"Usulan ini kami tampung, nanti akan dibicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait. Agar penyediaan BBG bisa terpenuhi," jawab Sutan. (Mut)