Ini Daerah Rawan Konflik Pilkada Menurut Catatan Polri

Liputan6.com, Padang - Untuk mengurangi terjadinya konflik di daerah rawan konflik, baik sesudah maupun sebelum Pilkada serentak, Polri telah menandai beberapa daerah yang menjadi prioritas keamanan. Meski tidak fokus di daerah tersebut, kepolisian menambah kekuatan di wilayah tersebut hingga 2/3 kekuatan Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan menyatakan, daerah yang ditandai Polri didominasi di daerah timur, dan sejumlah wilayag yang memiliki riwayat 'penyakit' kerusuhan usai pilkada.

"Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, Bima, Maluku, dan daerah-daerah tertentu. Tapi yang jelas, yang pernah sudah ada (konflik), misalnya di Maluku itu pernah terjadi, Madura, NTB, Provinsi Kalteng, dan Pangkalan Bun," ujar Anton, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (7/11/2015) sore.

Namun, dia menyebutkan, Polri tidak hanya fokus di satu daerah yang rawan. Pihaknya menyebar jajarannya secara merata. Sementara untuk daerah yang pernah terjadi konflik, kekuatan pengamanan di tambah sepertiga dari kekuatan biasa.

"Jadi kita tidak bisa memfokuskan pada satu daerah saja. Kalau untuk kekuatan, dalam masa kampanye biasa, atau kampanye tertutup ini, kita hanya menurunkan sepertiga kekuatan polri untuk mengamankannya," jelas dia.

Saat pemungutan suara dan pasca-pilkada, menurut Anton, Polri akan menerjunkan 2/3 dari kekuatan Polri dan langsung diterjunkan pengamanan bantuan dari daerah terdekat. Bahkan, sebelum konflik terjadi, polda setempat sudah meminta bantuan pengamanan.

"Brimob nya Mabes Polri sekarang juga tengah mem-backup ke daerah-daerah rawan konflik. Setidaknya, sudah ada 3 daerah yang sudah meminta backup dari Mabes Polri, antara lain Maluku, NTB juga sudah meminta dan Madura juga segera meminta backup dari Brimob," kata dia.

'Penyakit' Daerah

Anton mengatakan, ada beberapa daerah yang masih belum 'sembuh' dari 'penyakit' kerusuhan saat pemilu. Daerah tersebut, umumnya adalah daerah yang sudah memiliki riwayat kerusuhan, kendati setiap daerah memiliki pengamanan yang sama.

"Setiap provinsi itu memiliki daerah rawan masing-masing. Ada ukuran kriteria kerawanan itu sendiri, salah satunya, bisa jadi karakter masyarakat itu sendiri memiliki karakter budaya kekerasan," ujar dia.

Menurut Anton, selain adanya karakter masyarakat dan kriteria lainnya, satu hal yang cukup menentukan apakah daerah itu rawan konflik pra dan pasca-pemungutan suara. Jika daerah tersebut pernah tercatat darah konflik usai sebelum atau sesudah pemilu, maka Polri akan tambah pengamanan ekstra.

"Faktor yang cukup memengaruhi itu, pernah ada riwayat di tempat tersebut terjadi konflik tentang Pilkada. Bisa juga, jika pengurus KPU (Komisi Pemilihan Umum) nya itu belum jelas, ada yang dipecat, ada yang belum terbentuk. Ada pula pengaruh partai yang belum jelas, salah satu partai misalnya Golkar sendiri yang belum jelas, usungan dari kubu mana yang akan dipilih," kata dia.

Anton menambahkan, catatan riwayat konflik terbanyak itu terjadi di daerah timur. Kendati, sampai kini Polri belum terlalu memperketat pengamanan, khususnya di wilayah rawan kerusuhan, karena masih dalam tahap kampanye biasa dan kampanye tertutup. (Rmn/Vra)