Di Depan Djarot, Warga Kramat Pulo Mengaku Senang Dapat KJP

Sebab, sejak lahir pada 1965, baru kali ini dia mendapat bantuan dari pemerintah untuk menyekolahkan anaknya dengan adanya

oleh Taufiqurrohman diperbarui 09 Nov 2016, 01:29 WIB
Diterbitkan 09 Nov 2016, 01:29 WIB
Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambangi kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016). (Nanda Perdana Putra/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapatkan pujian dari sejumlah warga dalam kampanye di Kelurahan Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Salah satunya Mimin (53).

Dia mengaku senang atas kepimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat. Sebab, sejak lahir pada 1965, baru kali ini dia mendapat bantuan dari pemerintah untuk menyekolahkan anaknya dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Ya ketutup untuk bayaran sekolah, buat anak-anak jajan. Ya seneng mas banget," kata Mimin di lokasi, Selasa 8 November 2016.

Dia pun mengisahkan saat ia dan suaminya tak bisa berbuat apa-apa, ketika salah satu anaknya dikeluarkan dari sekolah lantaran tidak punya biaya.

"Ini baru pertama kali ini dapat bantuan dari pemerintah. Dulu sampai anak pertama saya dikeluarin waktu SMP kelas 2 karena nunggak bayar. Mau enggak mau sekarang sekolah paket. Anak saya yang kedua, tiga, empat sudah SMK itu karena dapet KJP," kenang Mimin.

Dia juga menilai apa yang dilakukan Ahok soal penggusuran adalah tepat. Pasalnya, itu adalah tanah negara. "Itu tanah negara ditempatin, diusir, galakan dia. Sama kayak orang nagih utang," lanjut Mimin.

Namun, dia juga memberi kritikan untuk pemerintahan Ahok-Djarot. Dia mengatakan ada warga berkecukupan yang mendapatkan KJP.

"Ada orang kaya punya mobil, motor dapet KJP. Inikan sekolahnya enggak bener, mereka yang data," keluh Mimin.

Menanggapi hal tersebut, Djarot memerintahkan siapa pun warga yang menemukan orang Jakarta mendapat KJP namun mampu, untuk segera melaporkannya ke kelurahan setempat.

"Sampaikan saja melalui kelurahan, itu enggak boleh seperti itu. Kita akan audit ulang (bila nanti kepilih), bila ditemukan akan kita coret, kita lakukan yang tegas," kata Djarot.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya