Agus-Sylvi Bantah Politik Uang, Bawaslu Pertanyakan Program

Tim pemenangan Agus-Sylvi menyebut Bawaslu DKI berlebihan dalam menanggapi program Rp 1 miliar per RW.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 05 Des 2016, 15:35 WIB
Diterbitkan 05 Des 2016, 15:35 WIB
20161024-Bersama-Ketua-Tim-Pemenangan,-Agus-Sylvi-Menuju-Penetapan-Cagub-DKI-Jakarta-HF3
Balon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) bersama Sylviana Murni saat pelepasan menuju Balai Sudirman Jakarta, Senin (24/10). Pasangan Agus-Sylvi akan mengikuti penetapan cagub DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon nomor urut pertama, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni diduga melakukan politik uang saat kampanye. Penyebabnya, mereka kerap berjanji akan memberikan Rp 1 miliar kepada setiap RW jika terpilih pada Pilkada DKI 2017.

Tim Pemenangan Agus-Sylviana pun gerah dan membantah isu tersebut. Mereka menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI tidak menyatakan adanya politik uang.

"Hingga hari ini (Bawaslu dan KPU) tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran money politic (politik uang)," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsuddin, di Posko Pemenangan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

"Yang ada pelanggaran administrasi, sebagaimana rekomendasi Bawaslu DKI dan KPUD DKI. Isu (politik uang) yang berkembang adalah isu yang sesat dan tidak bertanggung jawab," sambung dia.

Didi pun menyebut Bawaslu DKI berlebihan dalam menanggapi program Rp 1 miliar per RW tersebut. Sebab program ini juga pernah dilakukan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Bawaslu kaku dan berlebihan. Pemerintah sendiri punya program yang sama bantuan per desa per tahun Rp 600-800 juta ketika Pilpres 2014. Baik pasangan Jokowi dan Prabowo mengkampanyekan hal yang sama," tegas dia.

Terkait pernyataan Bawaslu DKI yang menyatakan Rp 1 miliar tersebut, lanjut Didi, memang tidak ada dalam programnya. Namun program itu bagian dari turunan visi misinya.

"Program itu merupakan penjabaran lebih detail dari visi misi yang ada dari 10 program unggulan Agus-Sylvi," kata Didi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Mimah mempertanyakan asal turunan visi misi Agus-Sylvi tersebut.

"Yang dimaksud sama paslon, turunan visi misi yang mana? Visi misi program itu akan menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) kalau mereka terpilih nanti," kata Mimah kepada Liputan6.com.

Mimah pun mencontohkan apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, semua program tercantum dalam visi-misinya.

"Saya kasih contoh, ya, Pak Prabowo pernah menjanjikan Rp 1 miliar per desa. Itu ada di visi misinya. Tercatat," Mimah memungkas.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya