4 Jurus Polri Hadapi Aksi Tamasya Al Maidah di Pilkada DKI

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 100 ribu orang dari daerah disebutkan akan datang ke Jakarta untuk mengikuti Tamasya Al Maidah pada saat masa pencoblosan Pilkada DKI Jakarta besok. Agenda itu disebutkan untuk turut menjaga TPS di sejumlah lokasi di Jakarta.

"Sekitar 100 ribu orang sudah menyatakan akan datang," tutur Ketua Panitia Tamasya Al Maidah, Ansufri ID Sambo, di Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Mereka yang datang berasal dari Jabodetabek, Medan, Madura, dan daerah lain itu akan diturunkan langsung memantau setiap TPS di Jakarta. Dengan jumlah TPS sebanyak 13.034 lokasi, maka hitungannya ada sekitar 1,3 juta orang yang digerakkan dalam Tamasya Al Maidah itu.

Menanggapi rencana itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai kedatangan massa ke tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilkada DKI, apalagi dalam jumlah besar, membawa dampak intimidatif secara politis. Ia menambahkan, secara psikologis hal itu sudah kegiatan politik. Karena itu, pihaknya mengeluarkan maklumat larangan aksi tersebut.

"Kalau untuk jalan-jalan iya (boleh)," ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Selain maklumat, Polri juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangkal aksi Tamasya Al Maidah saat Pilkada DKI itu. Apa saja? Berikut ini jurus disiapkan Polri, yang dihimpun Liputan6.com, Jakarta, Selasa (18/4/2017):

*Ikuti Quick Count Pilkada DKI Jakarta dari tiga lembaga survei di Liputan6.com pada Rabu 19 April 2017.

Polri meminta warga di luar wilayah DKI tidak mengganggu jalannya proses pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengerti agar saat penyaluran hak pilih berlangsung kondusif.

"Diimbau masyarakat di luar Jakarta, yang tidak berkepentingan dengan pilkada, untuk tidak melakukan hal yang menganggu kenyamanan masyarakat Jakarta," tutur Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat acara Coffee Morning di Kantor Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2017.

Boy memastikan, pihaknya akan melakukan upaya di lapangan dengan maksimal demi membantu dan mendukung terciptanya suasana Jakarta yang aman.

"Apabila memang ingin yang sifatnya travelling itu normal. Bila kehadiran tidak baik, menghambat, menganggu, atau berupaya membuat kekacauan dalam konteks pilkada, itu tentu sesuatu yang tidak diharapkan. Mohon masyarakat di luar Jakarta membantu agar proses pilkada bisa berlangsung kondusif," ujar dia.

Dia juga meminta kepada berbagai pihak yang menggunakan media sosial untuk menghentikan segala upaya provokasi dan pengerahan massa. Diharapkan, jangan ada masyarakat yang bertindak atau berupaya membangkitkan rasa kemarahan dan respons negatif.

Usai imbauan, Polri melakukan operasi preventif di daerah yang dilintasi peserta aksi Tamasya Al Maidah. Hal itu dilakukan Jajaran kepolisian di wilayah Pantai Utara (Pantura) Barat pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB. Petugas menyekat massa dari berbagai daerah yang akan bergerak ke Jakarta.

Personel kepolisian yang dikerahkan terdiri atas satuan-satuan di wilayah Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal hingga Kabupaten Brebes.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, jajaran kepolisian telah mulai melakukan penyekatan jalur Pantura di setiap perbatasan hingga pintu terakhir masuk Tol Brebes Timur (Brexit).

Sasaran penyekatan dan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan yakni, mobil pribadi, bus dan mobil ukuran sedang yang hendak menuju ke wilayah barat (Jakarta).

Satu per satu kendaraan diperiksa. Selain diminta menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor dan SIM, polisi juga memeriksa para penumpang di dalamnya beserta barang bawaan penumpang.

"Informasi awal ada indikasi warga Pantura Batang dan Pekalongan akan berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi. Makanya sasaran kami untuk diperiksa mobil kecil, travel dan bus," ucap Supriyadi di sela-sela penyekatan massa di pintu Tol Brexit.

Penyekatan difokuskan di pintu Tol Brexit, karena pintu tol ini menjadi gerbang terakhir untuk menuju ke Ibu Kota dengan jarak tempuh hanya 4 jam saja.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, menyatakan pihaknya bakal memulangkan kembali massa yang sudah telanjur tiba di Jakarta. Mereka akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

"Kan sudah ada di maklumat itu. Nanti kalau memang tetap melaksanakan, kita kembalikan ke daerah asal," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin, 17 April 2017.

Mobilisasi massa ke TPS-TPS dengan alasan mengantisipasi terjadinya kecurangan pun tak dibenarkan. Sebab, Polri dibantu TNI dan Satpol PP telah diterjunkan ke tiap-tiap TPS untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara.

"Jadi setiap satu TPS nanti ada satu polisi, satu TNI, dua petugas ketertiban, dan panitia KPPS. Ada juga pengawas independen," ujar Argo.

Selain personel di TPS pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua, pihaknya juga menerjunkan petugas patroli gabungan TNI-Polri di tiap-tiap kelurahan, kecamatan, dan Ibu Kota secara keseluruhan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah menginstruksikan anak buahnya agar mengantisipasi mobilisasi massa ke Jakarta pada pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu, 19 April 2017. Larangan itu telah dikeluarkan melalui maklumat masing-masing Kapolda.

"Kapolda Metro dan seluruh Kapolda lain di Jawa dan Sumatera sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi," ujar Tito di sela acara Pembekalan Pengamanan Pilkada di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

Apalagi, ujar Tito, pergerakan massa ke Ibu Kota untuk kepentingan politik. Jenderal bintang empat itu menyatakan, pihaknya bakal menindak tegas massa dari luar Jakarta yang datang ke TPS-TPS saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.

"Apalagi sampai ke TPS berbondong-bondong. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang disebut diskresi kepolisian," kata dia.

Tindakan tersebut diserahkan kepada aparat yang berada di lapangan. Personel gabungan di lapangan diharapkan mampu menilai situasi keamanan dengan cermat.

"Seluruhnya untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik. Ini kita lakukan dalam rangka menjamin, ketentraman umum," ucap Tito.