KPU Siapkan Logistik Pemilu 2024, 1,2 Miliar Surat Suara Mulai Dipesan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyiapkan logistik untuk Pemilu 2024, termasuk memesan 1,2 miliar surat suara. Miliaran lembar surat suara itu meliputi surat suara pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Sudah, hari ini mulai click untuk e-katalog nasionalnya. Di antaranya seluruh lima jenis surat suara, kan pasca penetapan DCT itu kan," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat di kantor KPU, Kamis 16 November 2023.

Selain surat suara, kata Yulianto, pihaknya juga mulai menyiapkan lembar formulir, lembar sampul, lembar daftar lengkap calon, surat suara cadangan, hingga lembar alat bantu bagi pemilih tuna netra.

"(Tahap pertama) sudah mulai September 2023 kemarin kan. Sekarang sudah terkirim ke kabupaten/kota, sudah jalan simultan sampai nanti target kami 21 November sudah bisa sampai ke gudang-gudang seluruh KPU kabupaten/kota," tutur Yulianto.

Sebelumnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, miliaran lembar surat suara tersebut dihitung berdasarkan surat suara yang dibutuhkan per tempat pemungutan suara (TPS). Artinya, jumlah tersebut bukan hasil perkalian dari daftar pemilih tetap (DPT) yaitu 204.807.222 orang.

"Jadi jumlahnya DPT di TPS ditambah dua persen surat suara cadangan dari jumlah DPT di TPS," kata Hasyim di kantor KPU, 20 September 2023 lalu.

Sebagai informasi, pengadaan surat suara akan masuk ke dalam jadwal pengadaan logistik tahap kedua. Sebab, produksi surat suara harus menunggu dirampungkannya daftar calon tetap (DCT) pada pemilu legislatif yang saat ini masih berproses dan DCT pemilu presiden yang masih belum dimulai.

Diketahui, KPU RI akan menandatangani kontrak payung pengadaan logistik tahap 2 pada 3 November mendatang. Usai surat suara rampung, maka KPU RI akan langsung mendistribusikan ke KPU kabupaten/kota pada 15 November 2023 untuk selama 60 hari ke depan.

Hasyim Asy’ari memastikan, KPU dalam kondisi siap bilamana pemilu presiden tahun 2024 berjalan dua putaran. Menurut dia, KPU tidak bisa memprediksi namun wajib melakukan antisipasi jika memang harus berjalan dua putaran.

"KPU harus merencanakan situasi yang tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa tahu paslon berapa. Kita tidak bisa tahu jadinya nanti ada berapa, tapi saat situasi memenuhi syarat untuk putaran kedua, maka KPU harus merencanakan supaya segala sesuatunya sudah siap, baik anggaran logistik dan lainnya," tutur Hasyim.

Hasyim menegaskan, anggaran logistik untuk pilpres putaran kedua di pemilu 2024 sudah sangat siap. Pada dasarnya, kata Hasyim, anggaran untuk hal itu sudah ada dan sudah disetujui Komisi II DPR RI dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

"Jadi sudah siap ya. Hanya saja untuk pencairannya itu membutuhkan syarat terjadinya pilpres putaran kedua," kata Hasyim.