Mahfud Minta Tindakannya Ditiru Paslon Lain, Tak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud Md menegaskan, tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Walaupun Mahfud Md kini menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak, ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah yang disiarkan melalui Youtube, Selasa (23/1/2024).

Mahfud mengaku masih berkantor di Kemenkopolhukam secara rutin. Semua tugas dan surat yang masuk pasti selesai, tidak sampai seminggu di meja kerjanya.

Dia pun meminta kepada kepala pemerintahan di daerah yang kenal baik dengannya supaya tidak menjemput atau melayaninya kalau ke daerah.

"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas pemerintahan," kata dia.

Mahfud berharap, tindakannya ini bisa ditiru oleh calon presiden atau calon wakil presiden lainnya yang masih merangkap jabatan di pemerintahan di mana ketika kunjungan ke daerah, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, diantar dan didampingi.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain calon presiden kalau calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri," kata dia.

"Oleh sebab itu saudara di daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan ada yang menjadi pangdam ada yang menjadi Plt gubernur, ada yang menjadi pejabat Bupati Walikota semuanya, saya bilang ke staf kalau saya datang ke daerah dia jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya jangan hubungi dia kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya," tandas Mahfud.

Mahfud Md sebelumnya menyatakan, siap mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Mahfud menyebut saat ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud di Semarang, pada acara diskusi “Tabrak Prof” yang disiarkan secara live lewat akun media sosial milik Mahfud Md.

"Saya bersepakat melakukan itu (mundur) pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat," kata Mahfud, Selasa (23/1/2024).

Menurut Mahfud, keputusan itu hasil kesepakatannya dengan Capres Ganjar Pranowo dan juga TPN.

"Menunggu momentum, menunggu transisi dan juga menunggu karena ini menyangkut politk strategi politik dari partai pengusung, itu harus displin begitu nggak bisa colong kelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, mundurnya ia dari kursi menteri untuk memberi tahu para menteri dan pejabat lain yang berlaga di Pilpres, agar tidak menyalahgunakan jabatan saat kampanye.

"Dan agar yang lain tahu bahwa menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," tegas dia.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud Md sebagai pejabat publik untuk mundur dari jabatannya karena mengikuti Pemilu 2024. Sebab, cawapres nomor urut 3 tersebut masih mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Saya sarankan mundurlah, berubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal ini agar fair lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang," kata Ganjar di kawasan Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut keputusan aturan untuk para pejabat publik sangat berpotensi adanya konflik berkepentingan. Meskipun telah dilakukan secara hati-hati.

"Mampu enggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja, tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," papar dia.

Diketahui, dari ketiga pasangan capres-cawapres 2024 empat di antaranya masih mengemban jabatan publik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar masih menjabat Wakil Ketua DPR.

Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing masih menjabat Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.