Mahfud Md: MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu Asal Ada Bukti dan Hakim Berani

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, membuka dialog terbuka terkait pemilu 2024, lewat akun twitternya @mohmahfudmd.

Mulanya, Mahfud melontarkan tema diskusi yakni cara menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024 dengan dua cara yakni, lewat Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR RI.

"Satu, jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. Dua, jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya," tulis Mahfud Md, dikutip Senin (26/2/2024).

Mahfud menyebut, jalur hukum bisa ditempuh oleh pasangan calon (paslon) yang arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR.

"Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan angket. Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong," tulis Mahfud.

"Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol," sambungnya.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan, tidak ada perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo terkait rencana penggunaan hak angket di DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024.

"Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar," kata Mahfud dikutip dari akun X @mohmahfudmd, Jumat (23/2/2024).

Mahfud menjelaskan, hak angket adalah haknya partai politik khususnya anggota DPR, bukan hak capres/cawapres. Sementara Mahfud bukan orang parpol.

"Secara konstitusi hak angket itu urusan parpol di DPR, bukan urusan paslon capres/cawapres. Saya bukan orang parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang parpol," kata Mahfud.

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024.

"Enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas," kata Ganjar Pranowo di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Ganjar menegaskan pihaknya tidak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Oleh karena itu ia mendorong DPR segera memanggil peyelenggara pemilu.

"Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu,” kata Ganjar Pranowo.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. AHY melihat tidak ada urgensinya untuk melakukan hak angket.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," kata AHY kepada awak media, Sabtu (24/2/2024).

AHY meminta semua pihak harus menghormati proses rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini masih berlangsung. Walaupun dia tetap menghormati sikap konstitusional soal hak angket yang digulirkan partai politik kubu pasangan capres-cawapres nomor 01 dan 03.

"Tetap bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," ujar AHY.

Karena pilpres 2024 sudah dimenangkan Prabowo-Gibran, AHY menyarankan agar partai politik pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud fokus melakukan rekonsiliasi. Langkah itu penting agar persangingan selama pilpres bisa diakhiri dan melanjutkan agenda pembangunan.

"Saya justru lebih tertarik pasca-pemilu ini, setelah mengetahui. Tentu namanya pertempuran politik menyisakan orang yang kecewa, orang marah, belum bisa mencapai targetnya. Saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa, dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," kata AHY.

"Agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini jadi waktu yang penting, transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik," tambahnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun memuji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tampak telah mempersiapkan transisi pergantian kepemimpinan untuk kemudian dapat dilanjutkan oleh Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres 2024.

"Justru Demokrat bersyukur bisa terlibat secara langsung di masa transisi. Karena ini masa yang penting, pasti Pak Jokowi mempersiapkan langkah-langkah untuk nanti menyerahkan tongkat estafet itu kepada Pak Prabowo. Dan pak Prabowo punya niat baik untuk menyiapkan dari sekarang," tuturnya.