Pramono Anung Usulkan Pembentukan 'Jakarta Fund' untuk Dukung Kegiatan Seni dan Budaya

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri undangan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dalam acara Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki (TIM), pada Senin (23/09/24).

Acara yang diinisiasi oleh DKJ ini mengangkat topik yang berjudul 'Kontribusi Seni Budaya Terhadap Pengembangan Jakarta sebagai Kota Global'.

Dalam pemaparannya, Pramono Anung menyinggung 'Jakarta Fund' sebagai dana abadi untuk menciptakan pemasukan bagi Jakarta sekaligus solusi dari berbagai persoalan.

"Kenapa Jakarta gak punya Jakarta Fund? Apa tujuannya Jakarta Fund? Apakah bisa? Sangat bisa, Bagaimana caranya? Supaya nanti kebudayaan atau kesenian ini punya dana abadi yang bisa digunakan," ungkap Pram pada acara yang diselenggarakan oleh DKJ tersebut

Pramono Anung menganggap inovasi ini akan berhasil bila dilaksanakan dengan transparan dan dikelola oleh profesional dan terbuka.

"Sehingga dengan lihat bagaimana caranya? Indonesia Fund ketika dimulai 2,5 tahun yang lalu. Dana awalnya itu hanya Rp 6 triliun. Rp 2 triliun dulu. Lalu Rp 4 triliun. Hari ini sudah punya Rp 150 triliun. Karena dikelola secara profesional dan terbuka. Saya membayangkan kalau gubernur yang mempunyai betul-betul keinginan membangun Jakarta dan mempunyai inovasi untuk pemasukan bagi Jakarta. Maka Jakarta Fund bisa dilakukan," kata Mantan Sekretaris Kabinet RI.

Indonesia Fund yang dimaksud Pramono Anung tersebut adalah Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi yang didirikan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan didukung sejumlah peraturan pelaksana, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

INA berperan sebagai mitra strategis bagi investor yang memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kuat, menerapkan praktik dan standar internasional, serta dapat menjadi jembatan bagi para investor dalam menempatkan investasinya dan berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. INA bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki kewenangan khusus (sui generis) yang bertujuan untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam melakukan pengelolaan aset dan/atau menarik Foreign Direct Investment (FDI), INA memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pertanggungjawaban.

Dari data yang didapat Liputan6.com, modal INA seluruhnya dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD 5 billion atau sekitar Rp 75 triliun yang dilakukan secara bertahap pada 2021. Bebeda dengan yang disampaikan Pramono Anung sebesar Rp 6 triliun.

Meski begitu, INA secara konsisten menunjukkan performa yang baik dan bertumbuh. Di 2023, INA mencatatkan laba bersih sebesar Rp 4,3 triliun, meningkat sebesar 64,0% dibandingkan dengan 2022. Pencapaian laba bersih tersebut ditopang oleh pencapaian total pendapatan yang berasal dari pendapatan bunga dari portofolio investasi dan aset treasury pendapatan dividen saham inbreng, serta pendapatan berupa unrealized gain mark-to-market investasi, dengan total sebesar Rp 5,4 triliun.

Pencapaian kinerja finansial ini tidak terlepas dari kinerja portofolio investasi INA dan optimalisasi pengelolaan aset INA yang dilakukan secara prudent dan disiplin atas pengelolaan biaya secara keseluruhan. Nilai Investasi INA terus bertumbuh dari waktu ke waktu secara berkelanjutan yang diindikasikan oleh perkembangan Asset Under Management (AUM) INA bersama Co-Investor sampai dengan akhir tahun 2023 yang telah mencapai nilai sebesar Rp 147,6 triliun (setara dengan USD 9,6 miliar), tumbuh sebesar 34,3% secara year on year.

Selain itu, Pram menyampaikan bahwa dana yang dapat dimodali oleh APBD tersebut bisa digunakan untuk keperluan kesenian, kebudayaan, hingga pendidikan.

“Caranya bagaimana? APBD kita itu 85-86 triliun. Silva kita setiap tahun 5-6 triliun. Setiap tahun kenapa gak diambil 2-3 triliun untuk modal dasar untuk Jakarta Fund dan dikelola secara profesional. Dana ini nanti digunakan untuk keperluan-keperluan seperti ini. Berkebudayaan, berkesenian dan seterusnya. Termasuk pendidikan” pungkasnya.

“Saya yakin kalau itu dilakukan untuk Jakarta, untuk Indonesia saja bisa sampai dengan 150 triliun. Katakanlah kalau Jakarta Fund dikelola secara transparan dan terbuka. Yang diairkan adalah orang-orang yang profesional” sambungnya.