Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Sultra yang Baru

Teguh Setyabudi, sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI

oleh Ahmad Akbar Fua diperbarui 19 Feb 2018, 23:00 WIB
Diterbitkan 19 Feb 2018, 23:00 WIB
Mendagri
Mendagri lantik Penjabat Gubernur Sulteng yang baru. Foto: (Ahmad Akbar Fua/Liputan6.com)

Liputan6.com, Kendari - Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo melantik Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (19/2/2018). Teguh Setyabudi, pj yang dilantik di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, menggantikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata.

Teguh Setyabudi, sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI. Menilik kiprahnya di Sulawesi Tenggara, Teguh sudah memiliki beberapa peran sejak beberapa tahun sebelum menjabat pj.

Pria kelahiran Purwokerto 1967 itu, pernah menjabat Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus. Saat itu, lahir beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara.

Tercatat, tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara lahir pada masa Teguh menjabat periode 2014. Ketiganya yakni, Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah.

Evaluasi dua DOB di Sulawesi Tenggara  juga tidak terlepas dari peran mahasiswa lulusan Fisipol UGM itu. Keduanya yakni, Kabupaten Kolaka Timur dan kabupaten Konawe Kepulauan. Kedua kabupaten baru di Sulawesi Tenggara itu, terbentuk pada 2013 dan 2014.

"Hadirnya Teguh Setyabudi diharapkan bisa kembali membangun koordinasi dengan semua SKPD serta unsur pimpinan daerah, termasuk kepolisian, TNI dan intelijen daerah," kata Mendagri Tjahyo Kumolo.

 

 

Mendagri Serukan Perangi Korupsi

Menhub dan Mendagri Gelar Rakor Angkutan Lebaran
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memimpin mengikuti rapat koordinasi di Kemenhub, Jakarta, Selasa (30/1). Rapat membahas Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Terjaringnya sejumlah kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, menyebabkan Mendagri Tjahyo Kumolo mengeluarkan pernyataan tegas untuk memerangi politik uang di Pilkada 2018. Tjahyo menegaskan, money politic adalah racun generasi yang mesti diputuskan mata rantainya.

"Pilkada serentak di Sulawesi Tenggara tujuannya memilih  pemimpin yang amanah, bukan uang yang diutamakan tetapi kecerdasan membangun daerah," ujar Tjahyo.

Tjahyo mengatakan, calon pemimpin yang cerdas harusnya membuktikan diri dengan adu program. Bukannya mengadu domba dengan menebarkan ujaran kebencian, SARA apalagi fitnah untuk menjatuhkan calon pemimpin lain.

 

 

 

Wakil Gubernur Rasa Plong Lepas Jabatan

Gubernur Sulteng Resmi Ditahan KPK
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata merasa plong melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Wakil gubernur dua periode itu mengatakan, dirinya merasa terbebas setelah melepaskan jabatan memimpin selama 10 tahun bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

"Meskipun saya sudah tidak lagi sebagai pejabat pemerintah namun hubungan sesama manusia tetap terjaga," kata Saleh Lasata.

Diketahui, Saleh Lasata sudah berakhir masa kepemimpinannya pada 18 Februari 2018. Sebelumnya, Saleh Lasata dilantik Mendagri menggantikan Nur Alam setelah Gubernur wakil PAN itu ditahan KPK karena dugaan kasus korupsi.

Saksikan video pilihan berikut:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya