Puluhan RT Tolak Bantuan Sembako Pemko Pekanbaru, Kenapa?

Liputan6.com, Pekanbaru - Bantuan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada masyarakat terdampak virus corona atau covid-19 menuai polemik. Bantuan ini diduga mengabaikan RT/RW yang mendata warga terdampak pada pekan lalu.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menyatakan akan menyalurkan bantuan kepada 40 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah itu terdiri dari 15 ribu KK miskin dan 25 ribu warga terdampak covid-19 tapi hanya 15 ribu KK yang direalisasikan.

Akibatnya, Forum Komunikasi (FK) RT/RW Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, menolak bantuan sembako ini. Mereka takut menjadi sasaran amuk warga yang tidak mendapatkan bagian tapi berhak menerima.

Sutomo selalu Ketua FK tersebut menjelaskan, ada 2.500 KK di kelurahannya yang berhak menerima bantuan. Data ini sudah diserahkan saat pendataan berlangsung.

Belakangan, data dari Pemko Pekanbaru menyebut hanya ada 261 KK saja yang berhak menerima di daerahnya. Sutomo tidak tahu dari mana pemerintah mendapatkan data itu dan dinilainya tidak tepat di tengah pandemi virus corona ini.

"Jika jumlah dibagikan, maka dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat karena sedikit sekali yang mendapatkannya, RT dan RW jadi sasaran nanti," kata Sutomo, Minggu petang, 26 April 2020.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Sutomo telah menyampaikan hal ini kepada tim distribusi sembako Pemko Pekanbaru. Tim ini terdiri dari Tagana dan petugas PT Sarana Pangan Mandiri selalu pihak yang ditunjuk mengelola bantuan ini.

Penolakan diputuskan setelah 45 RT dan RW yang tergabung dalam FK ini mengadakan rapat dan audiensi dengan tim distribusi Pemko Pekanbaru.

"Lebih baik kami tidak dapat sama sekali dari pada menimbulkan gejolak," tegas Sutomo.

Menurut Sutomo, tim Tagana saat audiensi menyatakan tidak punya kewenangan menjawab pertanyaan RT dan RW terkait sedikitnya jumlah penerima.

"Mereka menyebut data itu dari dinas sosial setelah diajukan RT dan RW, kami menolak itu," ucap Sutomo.

Sutomo menyebut sempat terjadi ketegangan dalam audiensi di kantor lurah itu. Tak lama setelah itu, puluhan RT dan RW meninggalkan tim distribusi tanpa membawa bantuan.

"Kami komit tidak menerima karena jumlahnya tidak masuk akal," tegas Sutomo.