Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Menekan Angka Penerima Ganda Bansos Terdampak Covid-19 di Provinsi Jabar

Data warga penerima harus valid sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 18 Jun 2020, 20:00 WIB

Diterbitkan 18 Jun 2020, 20:00 WIB

FOTO: Pemprov Jabar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak COVID-19

Pengemudi ojek online mengemas bansos untuk warga yang terdampak COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Pemprov Jabar menyalurkan bansos senilai Rp 500 ribu bagi warga berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, sebelum penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua, data warga penerima harus valid. Sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.

"Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia tidak menerima bantuan yang lain," kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/4/2020).

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi.

Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, Bansos Presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan Bansos kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.

"Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota. Kami berupaya sungguh-sungguh untuk tahap berikutnya penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda," ujarnya.

Dodo menyatakan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di lapangan. Guna menekan dinamika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan maupun aduan dari masyarakat via Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) dan Aplikasi Sapa Warga.

"Kami sudah punya pengalaman dan punya data yang pasti. Harapan kami di tahap kedua ini, penyaluran lebih lancar, dan semua sasaran yang berhak, harus mendapat bansos," katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam penyaluran bansos tahap I. Selain data penerima yang dinamis, kelangkaan komoditas sembako membuat penyaluran terhambat.

"Banyak masyarakat, ingin penyaluran bansos DTKS dan non DTKS bersamaan. Data soal penyaluran bansos tahap pertama yang clean akan disampaikan pada Jumat (19/6/2020)," ujarnya.