Tidak Mau Urus Pandemi Lagi, Gerindra Sebut Sikap Bupati PPU Tidak Bijak

Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Sehari setelah pernyataan tidak mau urus Covid-19 lagi, sikap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) mulai ditanggapi beragam. Beberapa pihak menyebut pernyataan tersebut sebagai sikap yang tidak bijak.

Salah satunya adalah Sekretaris DPC Partai Gerindra PPU Jarwanto yang menyebut Abdul Gafur Mas’ud tidak memiliki sikap bijaksana. Apalagi, sebutnya, bupati adalah penanggung jawab penanganan bencana di daerah.

“Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah daerah  dalam hal ini bupati adalah penanggung jawab penanggulangan bencana,” kata Jarwanto, Kamis (1/7/2021).

Bersarkan peraturan tersebut, sambungnya, kepala daerah tidak sepatutnya melepaskan diri dari tanggung jawab. Apalagi situasi bencana membutuhkan penanganan serius dari pucuk pimpinan.

Soal banyaknya kritikan kepada Abdul Gafur Mas’ud terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi yang dianggap terlalu mahal, Jarwanto menyebut seharusnya itu menjadi masukan bagi pemerintahan yang sekarang.

“Kalau ada temuan, harusnya diperbaiki kelemahannya. Sistem penanggulangan bencana daerah dibenahi,” ujarnya.

Hal lebih penting yang diingatkan Jarwanto adalah agar kedepan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten PPU memperhatikan regulasi yang ada.

“Sehingga tidak menimbulkan temuan yang dapat menjerat ke ranah hukum,” tuturnya.

Dia berharap, pernyataan bupati tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penanganan kesehatan dan ekonomi di masa darurat seperti ini menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sehingga pernyataan bupati tidak mencerminkan sikap pemimpin yang bijaksana.

“Saya juga mengingatkan Fraksi Gerindra di DPRD PPU untuk melakukan pertemuan dengan Komisi DPRD yang membidangi kebencanaan. Jangan sampai adanya pernyataan bupati yang tidak mau mengurus lagi Covid-19 lantas hak-hak masyarakat berkaitan kesehatan terabaikan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud mengeluarkan pernyataan tidak ingin terlibat lagi dalam penanganan Pandemi Covid-19. Pernyataan ini keluar karena banyak tudingan yang menyebutkan jika pengadaan barang dan jasa di masa pandemi terlalu mahal.

“Saya tidak menyerah urus Covid. Siapa yang menyerah urus Covid? Saya tidak menyerah. Saya tidak mau urusin. Kenapa kita mau urusin lagi,” kata Abdul Gafur Mas’ud dengan nada tegas kepada wartawan Rabu (1/7/2021).

Simak juga video pilihan berikut