Buka Rapimnas Demokrat, AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Ketua Umum Demokrat, AHY, menyebut kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

oleh Yandhi Deslatama diperbarui 15 Sep 2022, 17:42 WIB
Diterbitkan 15 Sep 2022, 17:05 WIB
Ketua Umum Demokrat, AHY, Saat Membuka Rapimnas Di Jakarta. (Kamis, 15/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).
Ketua Umum Demokrat, AHY, Saat Membuka Rapimnas Di Jakarta. (Kamis, 15/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyebut kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan saat dia memberikan sambutan pembukaan Rapimnas partai yang di nakhodainya.

"Dapat kita simpulkan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata AHY, dalam sambutannya, Kamis (15/9/2022).

AHY menggambarkan, kebebasan sipil, penegakkan hukum, hingga kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi keluhan di masyarakat. Salah satunya, dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meroketnya harga kebutuhan sembako.

AHY juga menyindir berbagai program infrastruktur pemerintah yang dianggap tidak tepat selama pandemi Covid-19 hingga saat ini, terutama ditengah kenaikan harga BBM. Bahkan pelaku UMKM juga ikut terkena imbasnya, seiring kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar.

"Jangan sampai salah mengalokasikan anggaran terbatas dan masih lemah. Bukan kita mengatakan infrastruktur itu salah, tapi tolong waktunya dikaji," dia menerangkan.

Polarisasi Politik

Suasana Rapimnas Demokrat di Jakarta. (Kamis, 15/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).
Suasana Rapimnas Demokrat di Jakarta. (Kamis, 15/09/2022). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Hal lain yang disayangkan oleh putra sulung SBY yakni polarisasi atau politik identitas terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan bisa memecah belah anak bangsa. Sehingga menjadi kepentingan bersama untuk menghilangkan hal tersebut. Demokrat mengklaim, politik identitas atau polarisasi politik yang terjadi, bukan disebabkan oleh partai mercy. 

Termasuk masih munculnya wacana presiden tiga periode, menurutnya, jika hal itu tetap berlanjut, maka melanggar konstitusi yang ada, sehingga harus ditolak.

"Ada upaya melanggengkan kekuasaan, kekuasaan tanpa batas itu akan gagal juga, tentu akan merontokkan sendi-sendi di masyarakat dan berpolitik. Ada wacana presiden tiga periode itu tidak demokratis dan inkonstitusional," jelasnya.

 

Simak video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya