Aktivis Gorontalo Minta Pemerintah Jangan Cuma Fokus Rehabilitasi Mangrove

Jangan hanya fokus rehabilitasi, pemerintah juga perlu memperhatikan ancaman perusakan Mangrove yang tersebar di wilayah Gorontalo.

oleh Arfandi Ibrahim diperbarui 15 Des 2022, 12:00 WIB
Diterbitkan 15 Des 2022, 12:00 WIB
Kegiatan Presiden Jokowi Ajak Delegasi KTT G20 ke Hutan Mangrove
Presiden Indonesia Joko Widodo menanam pohon mangrove dalam rangkaian agenda pertemuan KTT G20 di Hutan Mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia, Rabu (16/11/2022). (AP Photo/Alex Brandon via Pool)

Liputan6.com, Gorontalo - Rehabilitasi hutan mangrove di Provinsi Gorontalo mencapai 65.627 hektare dengan perkiraan target rehabilitasi mangrove bisa mencapai 100.000 hektare pada 2024.

Keberadaan hutan mangrove di Gorontalo sendiri sudah menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, ke depan perlu adanya strategi untuk perlindungan untuk memperbaiki dan tetap memberikan ruang pemanfaatan sesuai dengan aturan yang ada.

“Setelah mengikuti zoom, kita mengumpulkan laporan dari teman-teman yang melaksanakan kunjungan lapangan untuk identifikasi masalah mangrove yang di Provinsi Gorontalo,” kata Hoerudin, Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).

Adapun strategi pencapaian rehabilitasi mangrove nasional meliputi penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional dan Daerah, mengusulkan program ABT/PEN mangrove, dan menggunakan program loan dari world bank.

Output yang dihasilkan berupa peningkatan ketahanan pesisir melalui program rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan karbon dari mangrove.

Hoerudin menambahkan salah satu tugas KKMD sendiri yakni menyampaikan laporan ke KKMN. Sementara pada rapat itu, masukan dan saran telah dirampungkan yang kemudian akan disempurnakan dalam waktu dekat sebelum dilaporkan juga kepada Penjagub Gorontalo.

“Di Pohuwato kita ketahui bahwa mangrove disana yang paling luas, dan permasalahannya juga yang paling kompleks. Untuk itu dalam rangka penanganan kedepan kita butuh koordinasi dan kolaborasi,” jelas Hoerudin.

Pada kesempatan yang sama, KKMD Provinsi Gorontalo juga sempat mengikuti rapat nasional secara virtual dalam rangka upaya peningkatan kinerja pengelolaan mangrove termasuk rehabilitasi mangrove.

 

Simak juga video pilihan berikut:

Saran Aktivis Lingkungan

Sementara itu, Odang Otane salah satu Aktivis Lingkungan di Gorontalo meminta pemerintah tidak hanya fokus rehabilitasi. Akan tetapi juga memperhatikan ancaman perusakan Mangrove yang tersebar di wilayah Gorontalo.

Seperti yang ada di dalam hutan lindung di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Di lokasi itu sempat juga ditemukan pohon mangrove tinggi yang sudah mati karena alat berat, sementara yang lainnya telah menjadi tambak ikan. Diperkirakan luasannya mencapai puluhan hektare.

"Pesisir Teluk Tomini yang ditumbuhi Mangrove tidak hanya di Pohuwato saja. Akan tetapi ada juga di wilayah lain," kata Odang.

"Yang jadi persoalan saat ini, tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan pemerintah Gorontalo. Semua hanya fokus pada rehabilitasi," pinyanya.

Harusnya, kata Odang, pemerintah membentuk kelompok masyarakat untuk mengawasi mangrove. Agar rehabilitasi berjalan dengan baik, hutan mangrove yang saat ini ada juga ikut terjaga.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat atau memasang buffer zone atau zona pembatas wilayah Konservasi mangrov di Gorontalo. Bisa saja, ada oknum yang tidak mengetahui lokasi tersebut merupakan wilayah konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove.

"Jadi selain kita memberikan pendapatan kepada masyarakat, hutan mangrove juga terjaga dengan baik. Kalau kerjanya hanya rehabilitasi, kita tidak tahu hari ini ada yang merusak," ia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya