Krakatau Steel Rugi Rp2,03 Triliun, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Industri Strategis

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar US$131,65 juta atau sekitar Rp2,03 triliun. Langkah penyelamatan membutuhkan dukungan dari semua pihak, agar perusahaan tersebut dapat menjalankan bisnisnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis harus mendapat perhatian dari pemerintah. Ia meminta negara harus hadir dalam skema pembiayaan industri strategis.

"Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," ungkap Mulyanto, Jumat (21/6/2024).

Menurut Mulyanto, negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis. Ia pun mewanti-wanti pada pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengabaikan sektor industri ini.

"Sekarang ini kontribusi sektor industri terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) terus turun, kalau ini tidak dijaga. Maka semakin sulit menjadikan industri sebagai garda terdepan pembangunan," tambahnya.

Hal serupa dikatakan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat, Sartono Hutomo. Ia menyebut, harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN agar dapat lebih mandiri. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

"Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," terang Sartono.

Kondisi industri strategis ini, juga menjadi perhatian dari Anggota Dewan Pakar TKN (Tim Kampanye Nasional), Drajad Wibowo. Ia menyatakan Presiden terpilih, Prabowo Subianto nantinya akan menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia.

“Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat nanti Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita,” pungkas Drajad.

Simak Video Pilihan Ini: