Menakar Fundamental Aset Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Mata uang kripto atau cryptocurrency ramai dibicarakan akhir-akhir ini, Hal itu salah satunya merujuk pada perkembangan digitalisasi saat ini, yang memungkinkan lebih banyak orang mengakses informasi terkait kripto, hingga melakukan transaksi.

Di Indonesia, kripto ini masuk dalam komoditas yang bisa diperdagangkan. Seperti komoditas pada umumnya, kripto juga memiliki biaya eksplorasi yang digunakan sebagai acuan fundamental suatu produk kripto.

"Kalau kita bicara mengenai fundamental (kripto), kita harus tahu semua komoditas itu ada yang namanya biaya eksplorasi,” kata Chief Executive Officer (CEO) Indodax, Oscar Darmawan dalam diskusi virtual, Kamis (17/6/2021).

Sebagai contoh, Oscar menyebutkan penambangan emas atau perak, ketika komoditas ini tidak pernah mengalami penurunan nilai hingga nol. Menurut Oscar, sebelum masuk industri, diperlukan biaya eksplorasi. Mulai dari penambangan, pembersihan, baru kemudian masuk industri.

"Proses pengambilan komoditas baik itu logam apapun emas, perak atau lain sebagainya, itu ada biaya pengambilan dari bumi, kemudian diambil, dibersihkan dimurnikan baru kemudian bisa dipakai di industri. Jadi kalau kita bicara mengenai crypto itu sama,” ujar Oscar.

Sebagai gambaran, Oscar menyebutkan salah satu produk kripto yakni Bitcoin karena memiliki biaya eksplorasi yang cukup menohok.

Data per Maret 2021, Oscar mengatakan listrik yang diperlukan dalam eksplorasi Bitcoin mencapai 129 terawatt-hours (TWh) yang digunakan untuk enambangan dan verivikasi Bitcoin. Angka itu setara setengah kebutuhan listrik di Indonesia sekitar 263 TWh.

"Oleh karena itu orang-orang yang menjalankan server Bitcoin ataupun mining Bitcoin mereka punya kecenderungan untuk tidak menjual koinnya di bawah harga eksplorasinya. Mereka akan merasa lebih baik menunggu, saat harga naik baru mereka ikut menjual,” kata Oscar.

Adapun harga tiap produk kripto bisa saja berbeda, tergantung pada jaringan blockchain yang digunakan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Bank Dunia menegaskan pihaknya tidak dapat membantu implementasi bitcoin El Salvador karena faktor lingkungan dan transparansi.

"Kami berkomitmen untuk membantu El Salvador dalam berbagai cara termasuk untuk transparansi mata uang dan proses regulasi. Sementara pemerintah memang mendekati kami untuk meminta bantuan pada bitcoin, ini bukan sesuatu yang dapat didukung oleh Bank Dunia mengingat kekurangan lingkungan dan transparansi," kata juru bicara Bank Dunia dilansir dari Yahoo Finance, Kamis, 17 Juni 2021.

Pada Rabu 16 Juni 2021, Menteri Keuangan El Salvador, Alejandro Zelaya mengatakan, negaranya telah meminta bantuan teknis dari perbankan untuk menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah secara paralel bersama dolar Amerika Serikat.

Melihat keputusan yang diberikan Bank Dunia, Pemerintah El Salvador masih belum menanggapinya secara resmi. Meski demikian, Menteri Keuangan menegaskan, negosiasi yang sedang berlangsung dengan International Monetary Fund telah menemukan titik temu.

Namun, IMF menegaskan pihaknya melihat adanya masalah ekonomi makro, keuangan dan hukum dengan adopsi bitcoin di negara tersebut, pekan lalu. Tidak menentang implementasi bitcoin, IMF juga enggan menanggapi berita yang tengah beredar. Investor baru-baru ini menuntut premi yang lebih tinggi untuk menahan utang Salvador di tengah kekhawatiran kesepakatan yang akan dibangun dengan IMF. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk menambal kesenjangan anggaran hingga 2023.

"Tidak ada jalur cepat untuk solusi program IMF dan bahkan ketidakpastian apakah proposal bitcoin kompatibel dengan hubungan diplomatik AS (atau) multilateral," kata Siobhan Morden, kepala strategi pendapatan tetap Amerika Latin di Amherst Pierpont Securities, New York.

El Salvador bulan ini menjadi negara pertama yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Bulan ini, Bukele juga menarik diri dari perjanjian antikorupsi dengan Organisasi Negara-negara Amerika, yang membuat pemerintah AS kecewa, karena Washington berupaya membendung korupsi di Amerika Tengah sebagai bagian dari kebijakan imigrasinya.