Sidang Tahunan MPR, Ketua DPD La Nyalla Sebut Beda Anggota Koperasi dan Pemegang Saham di Pasar Modal

Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti menuturkan, pemerintah harus didukung untuk bersama menemukan peta jalan kesiapan sebagai bangsa yang tangguh.

oleh Agustina Melani diperbarui 16 Agu 2021, 15:31 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2021, 15:30 WIB
FOTO: Pandemi, Sebagian Anggota Dewan Ikuti Sidang Tahunan MPR Secara Virtual
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) menyampaikan pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2021 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Dalam sidang tersebut hanya sebagian angggota dewan yang hadir, sementara sisanya mengikuti sidang secara virtual. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Saat Pidato Sidang Bersama DPR dan DPT, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti menyebutkan perbedaan anggota koperasi dan pemegang saham di pasar modal.

La Nyalla menuturkan,perlu ada koreksi perekonomian nasional yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. "Secara kita sadari atau tidak, amandemen konstitusi dengan dalih efisiensi cabang-cabang produksi dan penting bagi negara dan dikuasai hajat hidup orang banyak diserahkan ke pasar," ia menambahkan, Senin (16/8/2021).

Ia menuturkan, Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka ekonomi nasional dengan pendekatan koperasi yang harus dimaknai sebagai sarana himpunan dengan tujuan untuk miliki secara bersama-sama alat industri dan sarana produk.

"Sehingga para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya jika pemegang saham bisa siapapun termasuk orang asing, maka koperasi dimiliki Warga Negara Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu, ia menuturkan, pemerintah harus didukung untuk bersama menemukan peta jalan kesiapan sebagai bangsa yang tangguh  untuk menyonsong perubahan era global atau tatanan dunia baru tak lama lagi akan terjadi.

Ia mengatakan, setiap negara pasti berjuang, melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin. Ia menambahkan, pihaknya pun akan menyuarakan kepentingan rakyat di daerah yang didapat dari seluruh penjuru tanah air.

"Dari Sabang Merauke, dari Miangas Rote, wujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh, dari daerah untuk Indonesia,” kata dia.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Pandemi COVID-19, Jokowi Sebut Kesehatan Adalah Agenda Bersama

FOTO: Jokowi Hadiri Sidang Paripurna DPR 2021
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) saat mengikuti Sidang Paripurna DPR 2021 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Jokowi membacakan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penyakit adalah masalah bersama, menjadi sehat adalah agenda bersama. Selama pandemi, masyarakat dituntut menerapkan kebiasaan baru, seperti 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak). Hal ini seiring pandemi COVID-19 yang sedang melanda.

Jokowi mengatakan, dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru.

Ia menuturkan, gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya.

“ Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan sdm yang berkualitas," ia menambahkan, dalam Sidang Tahunan MPR, dikutip dari Kanal Health Liputan6.com.

Jokowi juga menyoroti antusiasme masyarakat untuk ikut vaksinasi COVID-19, memeroleh pelayanan kesehatan, pengobatan serta saling peduli semakin tinggi. Pandemi mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama.

"Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya," imbuhnya.

"Penyakit adalah masalah bersama dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama,” tutur dia.

Selama satu setengah tahun diterpa pandemi COVID-19, menurut Jokowi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan.

Penguatan kelembagaan nasional dengan upaya kerja sama yang terus dilakukan menangani pandemi juga terjadi. Ia mengatakan, kesadaran, partisipasi, dan kegotong-royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah, lintas sektor, dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi.

"Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi,” ujar dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya