Pelaku E-Commerce Dapat Jadi Agen Pemungut Pajak, Begini Tanggapan Blibli

Liputan6.com, Jakarta - PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli siap menjadi agen pemungut pajak apabila ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CMO Blibli Edward K. Suwignyo mengatakan, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah soal pemungutan pajak melalui e-commerce.

"Principle, pajak itu kewajiban sebetulnya ketika pemerintah memiliki satu program, kami sebagai industri player punya kemampuan untuk mendukung. Itu pasti kami usahakan untuk bisa mendukung dan memberikan masukan seperti apa," kata Edward kepada awak media, Selasa (18/7/2023).

Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci soal pemungutan pajak masyarakat melalui e-commerce. Namun, Edward menjelaskan program pemungutan pajak melalui e-commerce bukanlah hal baru bagi perseroan. 

"Ini bukan barang baru tapi mekanisme segala macemnya itu ada terpisah," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menilai, sejumlah marketplace lokal semisal Tokopedia, Blibli hingga Bukalapak sudah siap untuk jadi agen pemungut pajak. Adapun ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau UU HPP.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, implementasi Pasal 32A UU HPP sudah dilaksanakan secara bertahap, dengan melakukan uji coba penarikan pajak oleh platform e-commerce lokal melalui bela pengadaan.

"Pertanyaannya, kapan akan diterapkan untuk marketplace lokal? Sejauh ini kalau dari hasil evaluasi kita dengan konsep bela pengadaan, tidak ada masalah yang menjadi catatan, tidak ada masukan dari platform terkait dengan kesulitan. Artinya, ini memang bisa dan dapat diterapkan," ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.

Namun demikian, Yon menambahkan, pemerintah masih menunggu momentum yang tepat untuk pelaksanaannya. Saat ini, masih dilakukan evaluasi kapan marketplace lokal nantinya bisa diberikan hak untuk memungut pajak.

"Nah, saat ini masih kita lakukan evaluasi. Kita masih coba siapkan konsepnya, kira-kira nanti ya, mungkin masih perlu pertimbangan lah. Karena ini kan tentu masih perlu didiskusikan," tegasnya.

"Tidak hanya internal DJP, tentu kita nanti diskusi karena ini policy, kita berbicara dulu dengan berbagai stakeholder yang terkait," ia menambahkan.

Sebelumnya, PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli mengaku telah melewati sepak terjang dalam berbagai perubahan dan dinamika bisnis. Bahkan, Blibli mengklaim telah memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia hampir 90 persen.

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan harian konsumen ritel dan institusi, mitra pemegang merek, para penjual dan mitra usaha lainnya seperti mitra pembiayaan dan logistik. 

CEO & Co-Founder Blibli, Kusumo Martanto menuturkan, pihaknya tidak hanya dapat memberikan dampak positif yang mampu memberikan imbal balik optimal kepada stakeholders maupun shareholders tetapi juga dapat mendorong kemajuan ekosistem perdagangan di Indonesia.

"Saat ini menurut survei yang ada kami secara ekosistem sudah memenuhi hampir 90 persen potensi konsumsi masyarakat indonesia dari hp, electronik, kecantikan, sport, grocery, digital product, kebutuhan konser kita bisa melayani," kata Kusumo dalam media briefing Blibli Annive12sary di Jakarta, Selasa (18/7/2023). 

Dia bilang, sejak Blibli berdiri 12 tahun lalu, banyak sekali yang berubah. Terutama dunia ini sudah berubah, kebutuhan konsumen sudah berubah, kebutuhan mitra sudah berubah. 

"Untuk itu kami pun harus berubah mengarah ke lebih baik. Banyak sekali solusi-solusi maupun inovasi dari sisi bisnis maupun teknologi yang kami terus lakukan untuk menjawab kebutuhan konsumen," kata dia.

Saat awal berdiri, Blibli murni sebagai pemain e-commerce saja. Namun, ia menuturkan, setelah 12 tahun Blibli bertransformasi, jadi kalau diibaratkan seperti kepompong nanti akan menjadi kupu-kupu cantik.