Jokowi Bakal Kucurkan Rp 422,7 Triliun untuk Infrastruktur 2024, Sektor Saham Ini Bakal Menadah Berkah?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Anggaran tersebut salah satunya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN Nusantara. Lantas, apakah akan berdampak terhadap sektor saham?

Terkait hal tersebut, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menyebut ada beberapa poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan. 

Poin penting yang dimaksud adalah kenaikan gaji PNS dan belanja infrastruktur. Dengan demikian, ia mencermati beberapa sektor saham yang akan diuntungkan oleh pengumuman RAPBN 2024 antara lain sektor konsumsi, infrastruktur, dan telekomunikasi. 

"Dari sisi asumsi makro, kurang lebih sama dengan tahun ini, di mana ekonomi masih akan tumbuh di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga rendah di 2,8 persen. Defisit APBN juga masih di kisaran 2 persen," ujar Fajar kepada Liputan6.com, Kamis (17/8/2023).

Sementara itu, Analis Henan Putihrai Sekuritas Ezaridho Ibunatama berpendapaf, asumsi RAPBN bakal memberikan pengaruh kepada pasar modal. Sebab, RAPBN dipercaya bakal menjadi salah satu katalis bagi emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Ada dampak kepada industri infrastruktur dan lain-lainnya terutama emiten-emiten BUMN, jadi bisa menolong untuk restrukturisasi utang seperti GIAA dan WSKT," kata Ezaridho.

Ekonom Indef Nailul Huda menuturkan, struktur anggaran pemerintah pada 2024 juga relatif masih sama dibandingkan 2023 yang mana infrastruktur masih menjadi salah satu sektor dengan porsi anggaran terbesar. Pembangunan konektivitas dan pelayanan dasar menjadi salah dua fokus pembangunan infrastruktur. 

Meski demikian, hal tersebut tidak dianggap sebagai sinyal positif bagi investor untuk saham-saham BUMN Karya seperti WIKA dan ADHI yang ditutup masih terkoreksi.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai asumsi RAPBN 2024 super optimistis jika dilihat dari sisi pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar. Hal ini akan mendorong kepercayaan investor untuk masuk ke pasar modal Indonesia. 

"Jadi sentimen di pidato Presiden Jokowi memang tone-nya positif. Apalagi secara sektoral kan menyebut ekonomi hijau dan hilirisasi industri, sehingga sektor yang berkaitan dengan strategi utama pemerintah bisa menarik dimata investor," kata Bhima.

Di sisi lain, ia menyebut, pembahasan infrastruktur dari Jokowi kemungkinan besar terkait penyelesaian target dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelumnya. Meski begitu, ia menilai sektor yang berbasis konstruksi masih wait and see terlebih dahulu lantaran adanya isu likuiditas BUMN Karya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri side event G20 India terkait Infrastructure Investors Dialogue, di Ghandhinagar India.

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya berkat pembangunan infrastruktur membuat Indonesia mampu keluar dari Middle Income Trap, yaitu kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju.

Bendahara negara ini pun menyampaikan bocoran bagaimana Indonesia bisa menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

"Untuk itu, bersama para hadirin dalam dialog infrastruktur G20 sore ini, saya berbagi mengenal bagaimana upaya Indonesia menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah," kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Senin (17/7/2023).

Upaya pertama, yakni melalui hadirnya UU HKPD untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, juga menurunkan ketimpangan sosial.

Kedua, Pemerintah Pusat juga memberikan akses kepada Pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan BUMN.

"Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah," ujar Menkeu.

Selain itu, untuk memperkuat komitmen Indonesia, pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan ESG framework for infrastructure financing yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.

"Terima kasih Menteri @nsitharaman atas kesempatan yang diberikan kepada para anggota untuk bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan," pungkasnya.